Berita Terbaru

  • KUNJUNGAN AKADEMISI UNTAG SEMARANG

    Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Rombongan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...
  • FISIP Untag Siapkan Program Doktoral

    SEMARANG - Perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17-8-1945 (Untag) Semarang yang selama ini diperkuat dengan lima doktor akan ditambah dengan kehadiran calon doktor yang sedang menempuh program S...
  • FISIP Untag Wisuda 73 Mahasiswa

    FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang melepas puluhan wisudawan, dalam upacara wisuda, baru-baru ini. Ada 73 wisudawan pada periode I tahun akademik 2011/2012 dari tiga pro...
  • Reformasi Birokrasi Jadi Mata Kuliah di Untag Semarang

    JAKARTA – Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang melakukan terobosan dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai mata kuliah multi disiplin (umum) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari  disiplin ilmu administras...
  • FISIP UNTAG Semarang berkunjung ke Setneg

    Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Administrasi Negara dan Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebanyak 91 orang di Ruang Serba Guna, Sekretariat Nega...
  • Fisip Untag Lepas 107 Alumni

    SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untag Semarang melepas 107 wisudawan Kamis (1/11) di Aula Kebangsaan Kampus Untag Bendan. Mereka berasal dari empat program yakni Magister Ilmu Administrasi, Strata 1 I...

Pengunjung Online

Kami memiliki 14 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

000138727
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
63
270
924
1179
3913
4188
138727

Perkiraan
144

37.45%
18.57%
9.85%
1.01%
0.33%
32.79%
Online (15 menit yll):14
14 pengunjung
tidak ada anggota

IP Anda:23.20.96.7

Web Link

 

 

RASIONALISME DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

RASIONALISME DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh : Ahmad Erwin Rofiek

(Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

 

 

 

I.Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan bagian penting dalam studi administrasi negara, karena dalam praktek kehidupan bernegara, administrator negara tidak semata-mata merupakan pelaksana kebijakan publik, tetapi terlibat dalam proses kebijakan publik. Untuk konteks Indonesia, keterlibatan administrator sangat jelas. Administrator aktif menyiapkan rencana undang-undang, dan dalam pembahasan rencana sampai pengesahannya, peranan birokrasi sangat besar.

Salah satu isu penting dalam kebijakan publik, yakni berkembangnya pandangan rasionalisme dalam proses pembuatan keputusan/kebijakan[1] publik. Penerapan pandangan rasional inipun bertingkat, dari pendekatan yang sangat rasional (rational-comprehensif) dan pendekatan yang lebih realistis (incremental dan mixed-scanning).

Sejalan dengan perkembangan pandangan rasional dalam pembuatan kebijakan, peranan intelektual/konsultan dalam proses kebijakan, menjadi besar. Peranan yang besar tersebut membawa beberapa manfaat, tetapi juga menimbulkan banyak kritik.

Tulisan ini membahas bagaimana pertentangan (pro dan kontra) pendapat tersebut terjadi, dan bagaimana pula pandangan non-rasional muncul sebagai alternatif pendekatan.


 

II. Makna Kebijakan Publik (Public Policy)

Sebelum menjelaskan pendekatan rasional, sekilas akan dikemukakan tentang makna kebijakan publik (public policy) sebagai hasil dari suatu proses keilmuan, selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa sejalan dengan perubahan sudut pandang dan obyek kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan.

Studi tentang policy, mencakup pertanyaan: what, why, who, when, how, dan where. Semua pertanyaan tersebut menyangkut masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan, yang menyangkut: isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Policy, juga dapat dibedakan berdasar tujuan, isi, lingkungan yang mempengaruhi (content dan contex).

Untuk memperoleh kejelasan pengertian yang lebih mendalam, perlu dikemukakan beberapa pendapat para ilmuwan yang merumuskan policy. Policy adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah mengenai problem yang nampak (Ripley, 1984:1). Eulau (dalam Jones, 1984:26) menyatakan, bahwa policy adalah suatu keputusan yang tetap, yang ditandai adanya hubungan dan keberulangan pada bagian-bagian dari keduanya, yang membuat tunduk padanya. Sedangkan rumusan Anderson (1979:3) menyebutkan, bahwa policy adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang pelaku, guna memecahkan masalah tertentu.  Rumusan lain yang dikemukakan oleh Friedrick (1963:79),  bahwa policy adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kendala-kendala dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya ada beberapa definisi mengenai kebijakan publik (public policy), antara lain yang dikemukakan Dye (1978:3), bahwa kebijakan publik (public policy) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (public policy is whatever governments choose to do or notto do). Definisi tersebut tampaknya hanya bersifat aspirasi sepihak, yakni hanya merupakan keinginan pemerintah saja tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Sedangkan Anderson (1979:3) menyebutkan, bahwa kebijakan publik (public policy) adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (public policies are those policies developed by developmental bodies and officials). Batasan ini lebih ditekankan pada pengembangan inisiatif, dan peranan pejabat, serta lembaga-lembaga pemerintah. Easton (1953:129) memberikan arti kebijakan publik (public policy) adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat (the autoritative allocation of values for the whole society).

Dari beberapa definisi tersebut dalam hubungannya dengan pandangan rasional dan peran analis, sangat penting sebagai alternatif menentukan penambilan keputusan/kebijakan.

 

III. Teori-Teori Pengambilan Keputusan

Proses kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses pemecahan masalah secara kolektif. Proses ini untuk sebagian dapat dipahami sebagai proses politik, karena melibatkan banyak aktor dalam setiap tahap proses kebijakan.

Sebagai proses politik, pada setiap tahap berlangsung negosiasi dan kompromi dari masing-masing aktoryang terlibat, dengan pertimbangan politik masing-masing.  

Proses kebijakan, juga dapat dipahami sebagai proses rasional, karena sejumlah aktor secara rasional berusaha memecahkan masalah publik melalui prosedur pengambilan keputusan secara rasional.

Dalam rangka pembuatan kebijakan secara rasional, beberapa teori pengambilan keputusan dikembangkan.

A. Teori Rasional Komprehensif (The Rational Comprehensive Theory)

Teori ini sangat mengandalkan pembuatan keputusan secara rasional yang disebut Teori Rasional Komprehensif, yang secara ringkas oleh Anderson (1979:8) diuraikan sebagai berikut:

  1. pengambil keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak, dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya;
  2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan target-target diperjelas, dan disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya;
  3. Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah, diuji;
  4. Seluruh konsekuensi (beaya dan manfaat) dari setiap pilihan alternatif, dicari;
  5. Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya; dan
  6. Pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencaian tujuan, nilai dan target.

Ke enam kegiatan tersebut, dimaksudkan untuk membuat keputusan secara rasional. Karenanya, setiap pembuat kebijakan harus mengikuti tata aliran (sequence) ke enam kegiatan itu.

Teori pengambilan keputusan secara rasional komprehensif ini, banyak menuai kritik sebagai tidak relistis. Karena, teori ini mendasarkan diri pada asumsi-asumsi yang kurang mencerminkan pada realitas. Teori rasional komprehensif berasumsi, bahwa pengambil kebijakan dihadapkan pada persoalan yang nyata, yang dapat didefisikan dengan jelas.

Dalam banyak kasus, pengambil kebijakan dihadapkan pada persoalan yang kompleks, yang dapat didefinisikan secara bermacam-macam. Contoh kasus Bank Century: ketika dilakukan penalangan (bail-out) yang semula hanya sebesar Rp. 650 milyar, kemudian berkembang menjadi Rp. 6,7 trilyun, berbagai kemungkinan definisi masalah dapat diberikan: (i) talangan kepada Bank Century harus dilakukan, karena jika tidak, akan berdampak sistemik sebagai akibat krisis moneter yang terjadi di Amerika Serikat; (ii) talangan kepada Bank Century harus dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terulangnya krisis moneter tahun 1997 yang pernah menimpa Indonesia, yang berdampak sistemik terhadap 16 (enam belas) bank dilikuidasi; (iii) talangan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, bukan uang negara; (iv) talangan yang diberikan kepada Bank Century (sekarang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara) tidak merugikan negara; (v) Bank Century yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara jika dijual, tidak rugi, bahkan memperoleh untung; (vi) Bank Century gagal bayar, karena dimanipulasi pemiliknya; dan (vii) atau kombinasi dari semua definisi masalah tadi. Masing-masing mempunyai implikasi terhadap kebijakan, dan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah.

Teori ini mendasarkan diri pada asumsi, bahwa pengambil keputusan memiliki informasi lengkap, dan karenanya mampu melakukan seleksi alternatif secara rasional komprehensif untuk memaksimumkan manfaat dan meminimumkan beaya. Dalam kenyataan, informasi yang dimiliki pengambil keputusan sangat terbatas, dan waktu yang tersedia untuk mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan, juga terbatas. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan, tidak mungkin berlangsung secara rasional penuh.

Kelemahan lain dari teori ini, yaitu pada asumsi bahwa keputusan dibuat oleh pengambil keputusan tunggal. Dalam kenyataan, pengambil keputusan dilakukan secara kolektif, masing-masing membawa kepentingannya sendiri-sendiri; sering terjadi konflik diantara mereka, baik menyangkut definisi masalah, tujuan yang hendak dicapai, nilai yang mendasarinya, ataupun alternatif yang akan dipilih[2]. Konflik demikian, tidak sepenuhnya rasional, dan karena itu sulit dilakukan pembobotan, misalnya dalam menyusun prioritas pilihan kebijakan. Konflik antar pengambil keputusan ini diabaikan dalam teori rasional komprehensif.

Di samping kelemahan yang telah disebutkan tadi, masih ada kelemahan lainnya, yaitu teori rasional komprehensif kurang memperhatikan kerugian yang harus diterima, jika kebijakan atau program yang sedang berjalan harus berhenti ditengah jalan. Penerapan teori ini cenderung berakhir dengan keputusan untuk tetap melakukan program atau proyek yang secara rasional dianggap paling efisien. Pengambil keputusan dalam banyak kasus, cenderung menghindari perombakan program  secara total suatu program, dan tetap memilih melakukan perbaikan secara tambal sulam, karena besarnya ongkos untuk menutup program di tengah jalan, dan ketidak-pastian apakah program yang baru akan mendatangkan hasil yang lebih baik[3].

 

B. Teori Inkremental (Incremental Theory)

Charles E. Lindblom menawarkan alternatif teori lain, yaitu teori inkremental. Teori ini dikenalkan melalui karya tulisnya “The Science of Muddling Throught”, untuk mengatasi kelemahan yang disandang oleh teori rasional komprehensif, dengan berusaha lebih realistik terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Secara ringkas oleh Hartle (1980:129) karakteristik teori inkremental disimpulkan sebagai berikut:

  1. Melakukan seleksi terhadap tujuan-tujuan dan target-target diantara tujuan-tujuan dan target-target tersebut, dan analisis empiris tentang tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target yang saling berkaitan;
  2. Pengambil keputusan hanya mempertimbangkan, berapa alternatif kebijakan yang berbeda secara inkremental atau marginal dengan kebijakan yang sedang berjalan;
  3. Untuk setiap alternatif, hanya sejumlah konsekuensi penting yang dievaluasi;
  4. Masalah yang dihadapi pengambil kebijakan selalu didefinisikan kembali. Model inkremental ini menyarankan adanya penyusunan yang terus menerus antara tujuan dan cara secara timbal balik, yang membuat masalah lebih dapat dipecahkan;
  5. Tidak ada keputusan tunggal, atau pemecahan yang benar terhadap setiap masalah. Pilihan kebijakan diambil didasarkan pada kesepakatan diantara para analis, bahwa keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik;
  6. Pengambilan keputusan secara inkremental, pada dasarnya bersifat perbaikan secara tambal sulam dari ketidak-sempurnaan yang dapat dikenali, bukan pencapaian tujuan-tujuan sosial secara ambisius (tujuan-tujuan sosial yang besar di masa depan).

Menurut Lindblom, model ini lebih cocok diterapkan di masyarakat yang majemuk (pluralistic societies), karena kompromi-kompromi, negosiasi, saling memberi dan menerima, selalu terjadi antara para pelaku dalam pengambilan keputusan. Artinya, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan merupakan hasil kegiatan memberi dan menerima diantara sejumlah besar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Model ini bersifat pragmatis, tidak bermaksud mencari pilihan kebijakan yang terbaik, melainkan sekedar mencari alternatif yang dapat dilaksanakan.

Pragmatisme yang mendasari teori inkremental mengatasi kelemahan yang disandang oleh teori rasional komprehensif. Namun, teori ini bukan berarti terlepas sama sekali dari kelemahan, bila dipraktekkan. Adalah benar, bahwa dalam banyak kasus, pengambil keputusan enggan melakukan perombakan total terhadap kebijakan yang sedang berjalan, tetapi juga berbahaya bila selalu menyarankan kepada perubahan inkremental, ketika secara keseluruhan kebijakan yang tengah berjalan, tidak dapat dipertahankan lagi.

Perubahan secara mendasar ini, acapkali justru menjadi tuntutan dari pengambil kebijakan, terutama ketika terjadi pergantian rejim pemerintahan. Walaupun tidak dalam pergantian rejim, perombakan total perlu dilakukan ketika kebijakan yang sedang berjalan tidak mungkin dipertahankan.

Contoh kasus: Salah satu wujud reformasi birokrasi pada rejim Soesilo Bambang Yudhoyono jilid 2, yaitu kebijakan remunerasi[4]. Dengan menaikkan remunerasi (gaji) pegawai negeri sipil, kesejahteraan pegawai negeri sipil tercukupi, etos kerjanya meningkat bagus, dan tidak melakukan tindak korupsi. Terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Gayus H Tambunan, ternyata melibatkan banyak pihak di luar Kementerian Keuangan (seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan lain-lain), tentunya tidak cukup diatasi dengan kebijakan tambal sulam, tetapi mungkin memerlukan pemecahan yang lebih menyeluruh. Pelbagai inovasi sosial acapkali menuntut adanya kebijakan atau program yang sama sekali baru.

 

C. Teori Pandangan Sekilas Campuran (Mixed Scanning)

Amitai Etzioni menawarkan teori lain yang mencoba menegahi kedua kecenderungan ekstrem tadi, dengan teori pandangan sekilas campuran (Mixed Scanning Theory).

Secara garis besar, teori ini bermaksud menyarankan pengambilan keputusan secara rasional komprehensif atau inkremental, sesuai dengan keadaan. Keadaan tertentu, cara pertama (rasional komprehensif) perlu ditempuh, sedangkan pada keadaan lain, cukup ditetapkan dengan cara kedua (inkremental).

Sebagai gambaran, Etzioni (1967:389) menggambarkan tiga alternatif dalam observasi cuaca. Penganut pandangan rasional komprehensif akan melakukan pengamatan di semua tempat di bumi ini, secara rinci, dan hasilnya sudah tentu akan sangat mahal. Penganut pandangan inkremental akan merasa cukup mengambil pengamatan di satu tempat secara rinci, dan mengabaikan observasi di tempat-tempat lain, sehingga tidak memiliki gambaran yang bulat mengenai situasi cuaca di dunia. Penganut pandangan sekilas campuran (mixed scanning) akan melakukan kedua-duanya. Pertama akan memonitor angkasa secara garis besar, kemudian memilih tempat-tempat khusus sebagai sampel, dan pada tiap sampel dilakukan pengamatan secara rinci. Dengan cara ini, akurasi dalam pengambilan keputusan dapat dipelihara, dapat dijaga, dan pada saat yang sama diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang keadaan cuaca dunia.

 

IV. Rasionalisme dan Peranan Analis

Salah satu implikasi penting dari perkembangan pandangan rasional dalam proses kebijakan, yaitu menculnya peran analis dalam proses kebijakan. Mereka tidak secara langsung menentukan kebijakan, tetapi rekomendasi yang mereka hasilkan melalui aplikasi teknik-teknik analisis yang rasional mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Niskanen (dalam Rofik, 2004:183-185) mengemukakan beberapa alasan mengapa politisi atau pengambil kebijakan cenderung meminta  bantuan konsultan, penasehat atau analis dalam proses pembuatan kebijkan. Hal tersebut disebabkan, bahwa setiap pilihan kebijakan tentu akan menimbulkan dampak tertentu dalam mesyarakat.

Karena pembuat kebijakan memerlukan informasi yang akurat tentang konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang tersedia, maka penasehat diharapkan dapat menyediakan 4 (empat) macam informasi:

  1. Kondisi obyektif apa yang ada diseputar bidang perhatian pengambil kebijakan? Misalnya, bagaimana perkembangan perbuatan tindak korupsi dalam lima tahun terakhir, setelah UU No. 31 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001? Penjelasan deskriptif memerlukan dukungan data statistik yang memerlukan keahlian tertentu untuk memperolehnya.
  2. Bagaimana menjelaskan perbedaan dari kondisi obyektif tertentu? Seberapa jauh suatu kondisi mengalami perubahan jika tidak dilakukan perubahan kebijakan? Misalnya, bagaimana tingkat perbuatan korupsi bervariasi diantara elit (wakil rakyat) kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, dalam kurun waktu tertentu? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan berbeda, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh analis (pandangan ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, dan seterusnya). Apa yang terjadi pada pelaku korupsi, jika tidak ada perubahan kebijakan? Jawaban terhadap pertanyaan ini menuntut adanya pemahaman tentang dinamika  dari kondisi obyektif tersebut, dan akan mempengaruhi apakah pengambil kebijakan akan melakukan perubahan atau tidak?
  3. Apa akibat dari suatu kebijakan tertentu terhadap kondisi obyektif yang menjadi perhatian pengambil kebijakan? Misalnya, bagaimana dampak peningkatan sanksi hukum yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tingkat perbuatan korupsi? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan informasi tentang perkembangan regulasi UU Tindak Pidana Korupsi (instrumen kebijakan) dan tingkat perbuatan korupsi (kondisi yang diperhatikan).
  4. Perubahan-perubahan kebijakan potensial apa yang lebih unggul dibanding dengan perubahan-perubahan yang diusulkan oleh pihak-pihak lainnya? Misalnya, apakah sanksi hukuman mati mempunyai dampak jangka panjang yang lebih baik terhadap penurunan tingkat perbuatan korupsi, dibanding dengan peningkatan sanksi hukuman lainnya? Salah satu tugas penasehat, memberikan wawasan yang lebih kepada pengambil kebijakan tentang berbagai alternatif yang tersedia, sehingga lebih siap menghadapi alternatif solusi yang diajukan oleh pihak-pihak lainnya. Untuk memberikan saran-saran demikian, diperlukan kemampuan analisis yang tinggi.
  5. Ada pandangan dari ahli-ahli lain tentang masalah yang sama? Informasi demikian diperlukan jika seorang pengambil kebijakan harus bernegosiasi  dengan pengambil keputusan lain yang didukung oleh seorang ahli pula. Pengambil kebijakan akan mengikuti nasehat dari penasehatnya, tetapi dapat juga mengambil keputusan lain, jika ia memandang alternatif yang diajukan penasehatnya akan gagal dipertahankan dalam bernegosiasi dengan pengambil kebijakan lainnya.

Karena masalah-masalah kebijakan berkembang semakin kompleks, dan pemecahannya semakin menuntut keahlian tertentu yang jarang dimiliki pengambil kebijakan, terdapat kecenderunan yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk meminta jasa para ahli untuk duduk sebagai penasehatnya. Dalam keadaan demikian, mekanisme kebijakan yang semula mengandalkan kepada popularitas, yakni tuntutan yang datang dari masyarakat, menjadi lebih elitis, yaitu lebih mengandalkan jasa para ahli.

 

V. Kritik Terhadap Dominasi Peranan Analis

Keterlibatan analis dalam proses kebijakan, berpengaruh positif terhadap mutu kebijakan yang dihasilkan dalam proses kebijakan. Akan tetapi, dominasi kaum analis dalam proses kebijakan mempunyai dampak negatif yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Analis belum tentu obyektif dalam memberikan rekomendasinya. Mereka manusia biasa, yang bagaimanapun obyektifnya, tentu memiliki asumsi-asumsi tertentu yang bersifat subyektif dalam memandang setiap persoalan, atau dalam memecahkan suatu masalah kebijakan. Misalnya, analis yang berpandangan liberal, tentu berbeda dalam mendekati suatu masalah yang hendak dipecahkan dibanding dengan analis yang berpandangan konservatif.

Terkait dengan hal tersebut, pengambil kebijakan tahu sekali mengenai hal itu, karena itu ia cenderung meminta bantuan tenaga analis yang memiliki garis pandangan yang sama dengan dirinya (pengambil kebijakan). Dalam keadaan demikian, peranan analis bukan sebagai pihak yang secara murni obyektif menyodorkan alternatif kebijakan kepada pengambil kebijakan, yang tentunya pengambil kebijakan akan menerima apapun yang direkomendasikan oleh analis. Analis, dalam hal ini, hanyalah memberikan justifikasi ilmiah terhadap pilihan kebijakan yang sudah dipilih oleh pengambil kebijakan. Subyektivitas demikian, disatu pihak dapat mengurangi kredibilitas analis sebagai ilmuwan, dipihak lain juga mengurangi mutu keputusan yang disarankannya.

Dalam praktek, analis cenderung bekerja untuk kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu, dan cenderung memberikan saran-saran kebijakan yang sesuai dengan selera politik dari politisi atau pengambil kebijakan yang memberinya pekerjaan.

Selain itu, dominasi analis dalam proses kebijakan cenderung membuat proses kebijakan mengalir dari atas ke bawah (top down). Arus kebijakan dari arah sebaliknya (bottom up), kurang diperhatikan. Kebijakan demikian cenderung meletakkan masyarakat sebagai pihak yang pasif. Aspirasi rakyat sering kurang tersalur, jika proses kebijakan berlangsung secara rasional, atau jika analis mendominasi proses kebijakan. Jika demikian yang terjadi, dapat memunculkan akuntabilitas, yakni seberapa jauh proses kebijakan secara rasional ini dapat sejalan dengan aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggung-jawabkan di mata publik.

 

VI. Penutup

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pendekatan dalam pembuatan keputusan/kebijakan, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang jelas, keputusan untuk memilih salah satu pendekatan, harus berlandas pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dalam melakukan pemilihan alternatif diantara alternatif-alternatif yang bersaing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Anderson, J.E. 1979. Public Policy Making.New York: Praeger.

Dye, T.R. 1978. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Easton, D. 1953. The Political System. New York: Knopf

Etzioni, A. 1967. “Mixed-Scanning:Athird Approach to Decision Making” dalam
Public Administration Review XXVII (1967)

 

Friedrick, C.J. 1963. Man and His Government. New York: Mac Graw Hill.

Hartle,T.W. 1980. “Rational and Incremental Decision Making” dalam Managing
Public System”
.

 

Jones, C.O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey,Calif:
Books/Call.

 

Nigro, F.A. dan Lloyd G. Nigro. 1984. Modern Public Administration. Sixth
edition). New York: Harper & Row Publishers.

 

Ripley, R. 1985. policy Analysis in Political Science. Chicago: Nelson Hill Publ.

Rofiek, A.E. 2004. Ekspor Tenaga Kerja. Disertasi, UNTAG Surabaya.

Sudarsono. 1988. “Remunerasi” dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Karunika UT.

 

 



[1] Nigro dan Nigro (1980:39) mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan, karena setiap penentuan kebijakan, juga merupakan suatu keputusan. Tetapi kebijakan-kebijakan membentuk rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak macam keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih (No absolute distinction can be made between policy making and decision making, because every policy determination is a decision. Policies, however, establish courses of action that guide the nmerous decisions made in implementing the objective chosen).

[2] Perhatikan penanganan kasus Bank Century yang melibatkan pengambil keputusan. Bagaimana pernyataan mantan Gubernur BI (Boediono) beserta stafnya, demikian pula Menteri Keuangan (Sri Mulyani) ketika dengar pendapat dengan DPR.

[3] Perhatikan kasus talangan Bank Century, dari besaran Rp. 650 milyar membengkak menjadi Rp. 6,7 trilyun. Pengambil keputusan cenderung menghindari perombakan total, walaupun program penalangan tersebut tidak sepenuhnya rasional.

[4] Istilah remunerasi biasanya diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja dan kedengarannya lebih halus dari pada upah (Sudarsono, 1988).