Berita Terbaru

  • KUNJUNGAN AKADEMISI UNTAG SEMARANG

    Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Rombongan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...
  • FISIP Untag Siapkan Program Doktoral

    SEMARANG - Perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17-8-1945 (Untag) Semarang yang selama ini diperkuat dengan lima doktor akan ditambah dengan kehadiran calon doktor yang sedang menempuh program S...
  • FISIP Untag Wisuda 73 Mahasiswa

    FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang melepas puluhan wisudawan, dalam upacara wisuda, baru-baru ini. Ada 73 wisudawan pada periode I tahun akademik 2011/2012 dari tiga pro...
  • Reformasi Birokrasi Jadi Mata Kuliah di Untag Semarang

    JAKARTA – Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang melakukan terobosan dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai mata kuliah multi disiplin (umum) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari  disiplin ilmu administras...
  • FISIP UNTAG Semarang berkunjung ke Setneg

    Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Administrasi Negara dan Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebanyak 91 orang di Ruang Serba Guna, Sekretariat Nega...
  • Fisip Untag Lepas 107 Alumni

    SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untag Semarang melepas 107 wisudawan Kamis (1/11) di Aula Kebangsaan Kampus Untag Bendan. Mereka berasal dari empat program yakni Magister Ilmu Administrasi, Strata 1 I...

Pengunjung Online

Kami memiliki 27 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

000142331
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
98
126
648
765
2406
5111
142331

Perkiraan
168

36.87%
18.66%
9.76%
1.01%
0.32%
33.38%
Online (15 menit yll):27
27 pengunjung
tidak ada anggota

IP Anda:54.80.158.127

Web Link

 

 

Kerja Birokrasi dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi

KINERJA BIROKRASI DALAM

PELAYANAN SERTIFIKASI TANAH POLA AJUDIKASI

 

Oleh: Karmanis

(email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. )

 

 

 

Kata Kunci : kinerja birokrasi, pelayanan public, sertifikasi tanah, clean government, good governce, reformasi birokrasi,  big bureaucracy, new public service

 

 

A. Pendahuluhan

 

Makalah ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam perspektif empiris maupun teoritis. Permasalahan dalam perspektif empiris maupun teoritis tersebut kedua-duanya didorong oleh urgensi untuk menemukan cara yang efektif dalam kinerja birokrasi dalam pelayanan sertifikasi tanah pola ajudikasi.

Dalam kehidupan berbagai negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi berkembang merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan daerah, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governce).

Keberhasilan birokrasi ditentukan oleh banyak faktor lainnya, salah satunya kebijakan “reformasi birokrasi” adalah koplitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara - baik unsur aparatur negara maupun warga negara dalam mewujudkan clean government dan good governance, serta dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai posisi dan peran masing-masing dalam negara dan bermasyarakat bangsa.

 

Kondisi birokrasi pemerintahan yang ada sekarang telah cenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun, tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan (Blau dan Meyer, 2000: 3) Siagian (1994), misalnya, mengakui adanya patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal.

Demikian juga Kartasasmita (1995) menyebutkan, bahwa birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self serving), mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan. Menurut Islamy (1998:8), birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian (Santoso, 1993; Thaba, 1996; Fatah, 1998), bahwa birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah “parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur. Disamping itu, terdapat pula kecenderungan terjadinya birokrasi “orwellian” yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan dengan mudah diperbaiki oleh aparatur pemerintahannya. Kesadaran aparatur pemerintahan tentang peran dan fungsinya serta kesadaran untuk selalu mencari yang terbaik bagi sistem administrasi negaranya adalah merupakan salah satu faktor utama mengapa reorientasi, revitalisasi, atau reformasi birokrasi pemerintahan tampak demikian mudah dan cepatnya dilakukan oleh negara-negara maju. Misalnya, (a) penyempurnaan pelayanan umum di Inggris melalui program First Steps dan Next Steps masa Margareth Thatcher (sejak 1979) yang dilanjutkan dengan program Citizen’s Charter masa John Major dan Tony Blair; (b) pengenalan istilah dan isu good governance oleh pemerintahan Mitterand di Perancis; dan (c) gagasan reinventing government di Amerika untuk memperbaiki peran birokrasi pemerintahan pada tahun 1990-an.

Di Negara Jepang penelitian tentang kualitas pelayanan dilakukan Kamibuto (2003) menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan di Jepang mengenai masalah yang berkaitan dengan kualitas layanan mengalami beberapa perubahan penerapan suatu kebijakan tertentu, dengan adanya transisi dari kekuatan politik dengan agen pemerintah yang saling memiliki kepentingan kelompok atau golongan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat dan masyarakat sedikit atau; ­hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Namun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi publik di Indonesia seringkali tidak memiliki misi yang jelas sehingga fungsi-fungsi dan aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi itu cenderung semakin meluas, bahkan kemudian menjadi semakin jauh dari tujuan yang dimiliki ketika membentuk birokrasi itu (Tangkilisan, 2005).

Salah satu fenomena menarik dari birokrasi pemerintahan di negara-negara maju adalah keberadaannya yang tetap stabil dan tetap terorganisasikan dengan baik sehingga tetap mampu konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun sedang terjadi “Perubahan atau konflik” politik yang tajam, misalnya kegiatan pemilu, dan turunnya atau pergantian Perdana Menteri (Ball, 1993).

Dengan demikian, tampak kemandirian dan sifat profesionalisme dalam birokrasi pemerintah tersebut, dimana ia tetap konsisten melaksanakan perannya sebagai pelayan masyarakat, dan bukan pelayan atau perpanjangan kekuasaan dari partai yang berkuasa. Berbeda dengan kondisi di negara-negara maju tersebut, di negara-negara berkembang (Indonesia) pada umumnya birokrasi pemerintahannya cenderung sulit untuk berubah kearah yang lebih baik. Birokrasi pemerintahannya masih berada posisi yang kurang atau tidak stabil dan belum menemukan pola kerja yang baik. Berbagai penyakit birokrasi (bureaupathology) termasuk korupsi cenderung sulit disembuhkan. Salah satu penyebabnya adalah karena birokrasi pemerintahan sering digunakan sebagai alat perpanjangan kekuasaan oleh para penguasa.

Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan publik pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Organisasi publik sesungguhnya juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya seperti banyak dibahas dalam literatur Reinventing Government karya Osborne dan Gaebler (1992). Namun bagi organisasi publik, oleh karena sifat kepublikannya dituntut untuk memberikan pelayanan, bukan hasilnya pada aspek yang berkaitan dengan pelanggan tetapi juga seharusnya lebih luas daripada itu, yaitu kepada warga negara (citizen) sebagaimana paradigma new public service telah dianalisis oleh Denhardt and Denhardt (2003) sebagai fenomena yang ada saat ini dalam sektor publik.

Dengan demikian, keberadaan pemerintahan merupakan suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dan rakyat. Kukuhnya komitmen tersebut ditentukan apabila rakyat dapat merasakan bahwa pemerintah telah dapat melindunginya. Wujud perlindungan itu adalah realisasi dari paradigma seperti diungkapkan di atas. Tugas pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Thoha (1997) adalah melayani dan mengatur masyarakat. Senada dengan itu, Rasyid (2002), mengemukakan bahwa pemimpin atau pemerintah yang baik adalah yang memberikan kepada rakyat apa yang mereka inginkan sebelum mereka minta. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa tugas-tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik sehingga terwujud kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sedangkan, tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada jabatan birokrasi. Selanjutnya, dikemukakan oleh Savas, sebagaimana dikutip oleh Zauhar (2001), bahwa pelayanan pemerintah (government service) diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pada pegawainya (the delivery of service by a government agency using its own employees).

Menurut Osborne dan Plastrik (1997) misalnya dengan menggunakan metafora biologi, menggungkap lima DNA, kode genetika dalam tubuh birokrasi dan pemerintah yang mempengaruhi kinerjanya. Untuk mengubah insentif ini, dengan menciptakan konsekwensi atas kinerja yang dihasilkan. Kinerja birokrasi akan sangat ditentukan oleh bagaimana kelima DNA dari birokrasi itu dikelola, yaitu misi, akuntabilitas, konsekwensi, kekuasaan dan budaya. Dari perspektif dan model DNA Pemerintah karya Osborne dan Plastrik tersebut kiranya dapat diungkap bahwa sesungguhnya makna pengendalian pelayanan publik yang dilakukan adalah berdasarkan pada semakin kuat dan terpatrinya pola perilaku para pejabat publik dalam konteks pelayanannya.

Dalam berbagai literatur dan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kultur birokrasi adalah menjadi domain pusat dan penting dalam proses pemberian pelayanan pada masyarakat. Misalnya Berkeley dan Rouse (2000), yang mengungkap bahwa dalam moralitas birokrasi harus dapat mengembangkan akses yang cukup berarti bagi sejumlah warga masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa seluruh persoalan etika dan moral telah dihadapi oleh pemerintah, bahwa isu-isu tersebut sangat signifikan pada orang-orang yang peduli terhadap keadilan dan kelayakan dalam proses pelayanan publik. Demikian  pula analisis dan temuan yang dilakukan oleh Bo Edvardsson & Bo Enquist (2006) yang mengemukakan bahwa persoalan pelayanan publik hendaknya selalu memperhatikan keluhan konsumen mereka dengan jalan meningkatkan kualitas layanan atau adanya profesional dalam proses pelayanan publik.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka aspek  pelayanan publik adalah sangat terkait dengan kinerja aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikannya. Mekanisme kinerja aparatur sangat ditentukan oleh sejauhmana komitmen mereka dalam organisasi maupun persepsi pribadinya untuk kemudian melahirkan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atau konsumen mereka (Hsi-An Shih, 2006).

Kendati demikian hal tersebut belum termanifestasi kedalam kinerja para birokrat dalam pelayanan sertifikasi tanah. Sejak tahun anggaran 1994/1995 Pemerintah Indonesia telah berusaha mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP). Proyek ini didukung dana bantuan Bank Dunia direncanakan akan berlangsung sampai tahun 2020 75 jt Sertifikat. Sebagai contoh penelitian Penulis di Kabupaten Jombang, telah dilaksanakan kegiatan Ajudikasi yang merupakan salah satu program Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga 2009.  Periode 2005-2007 dengan target 7 kecamatan (Tembalang, Plandaan, Jombang, Megaluh, Ploso, Peterongan, dan Kesamben)  45.000 bidang, sedangkan  jumlah bidang yang terajudikasi ada 32.915 bidang.

Dengan demikian Penulis memutuskan perlunya dilakukan penelitian tentang “Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi”

 

B.  Pelayananan Sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi

Pelayanan publik dewasa ini menjadi salah satu ukuran dan indikator pelaksanaan pemerintahan yang berjalan secara sehat dan baik dalam dimensi kapasitas birokrasi yang dapat dihandalkan dan diperdayakan. Seperti halnya pada lingkup organisasi swasta dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya pada seluruh lini organisasi tersebut dituntut dan menjadikan pelayanan pada pelanggannya sebagai indikator pertama dan utama di dalam proses pelayanan yang diberikannya. Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat adalah agar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional (Islamy;2001).

Keperdulian terhadap pelanggan umumnya digunakan pada sektor bisnis, yang kemudian diadopsi ke sektor publik. Dalam sektor pelayanan Sertifikasi Tanah, keperdulian terhadap pelanggan dalam hal ini ‘masyarakat’ ditunjukkan provider penyedia jasa pelayanan dalam hal ini Tim Ajudikasi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Dalam kualitas pelayanan publik juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi mereka (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan. Apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima masyarakat sebagai peserta ajudikasi sama dengan harapan akan keinginan mereka, maka peserta tersebut dikatakan sudah memuaskan.

Menurut Kotler, konsumen atau pelanggan adalah value-maximizers, artinya konsumen selalu menginginkan produk yang bisa memberikan nilai atau tingkat kepuasan paling tinggi. Hubungan antara kepuasan masyarakat penerima pelayanan dengan kesetiaan tidak berupa hubungan yang proporsional. Bagi masyarakat dengan katagori “kurang puas”, mereka cenderung meninggalkan organisasi pemberi pelayanan dan bahkan menyiarkan keburukan organisasi tersebut; bagi masyarakat dalam katagori “cukup puas” walaupun tidak akan menyiarkan keburukan organisasi penyedia pelayanan namun mereka cenderung mudah pindah pada organisasi penyedia pelayanan lain yang memberikan kepuasan lebih tinggi. Hanya masyarakat dengan katagori “sangat puas” yang cenderung akan menjadi pelanggan setia (Kotler, 2003).

Prinsip-prinsip untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik dapat dilihat dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipengaruhi antara lain melalui persaingan pasar yang semakin sengit, termasuk di dalamnya adalah persaingan organisasi pemerintah dan organisasi bisnis dalam memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Faktor internal, maka upaya-upaya memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan adalah terkait langsung dengan mekanisme, sistem dan prosedur, dalam memberikan layanan, oleh karenanya diperlukan teknik / cara pada tingkat operasionalisasinya.

Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menurut Lovelock (1998;203) adalah :

(1)  Tangibles (terjangkau), baik bentuk maupun fasilitas seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi;

  1. Reliability (handal), yaitu kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki ketergantungan;
  2. Responsiveness (pertanggungjawaban), memiliki rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan;
  3. Assurance (jaminan), baik pengetahuan tentang pelayanan, perilaku dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan;
  4. Empathy (empati) rasa perhatian yang penuh secara personal terhadap pelanggan

 

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan berkualitas bagi organisasi-organisasi pelayanan publik termasuk organisasi pelayanan setifikasi tanah, adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan keputusan-keputusan yang mendukung kearah tercapainya kualitas pelayanan yang ditargetkan, salah satunya adalah Kep.Men.Pan.No.25 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana  terdapat unsur-unsur pelayanan yang dijadikan tolak ukur bagi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Indeks Kepuasan Masyarakat

N0

Unsur-unsur Minimal  Pelayanan

1

Prosedur Pelayanan 

2

Persyaratan Pelayanan

3

Kejelasan Petugas Pelayanan

4

Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5

Tanggung jawab Petugas Pelayanan

6

Kemampuan Petugas Pelayanan

7

Kecepatan Pelayanan

8

Kesediaan Mendapatkan Pelayanan

9

Kesopanan dan Keramahan Petugas

10

Kewajaran Biaya Pelayanan

11

Kepastian Biaya Pelayanan

12

Kepastian Jadwal Pelayanan

13

Kenyamanan Lingkungan

14

Keamanan Pelayanan

Sumber : KEP.MEN.PAN. No.KEP/25/M.PAN/2004.

 

Dalam perspektif administrasi publik lama tugas pemerintah adalah sebagai pelaksana kebijakan yang diaplikasi dalam tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan. Paradigma tersebut mengalami pemaknaan yang berbeda ketika pada era Manajemen Publik Baru ( New Public Manajemen), yaitu negara hanya sebagai pengarah. Denhardt and Denhardt (2003) mengembangkan konsep New Public Service (NPS), dalam konsep manajemen publik baru tersebut negara diposisikan sebagai pelayan masyarakat.

Negara sebagai pelayan masyarakat sampai saat ini terutama pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia mengalami kendala dalam proses perwujudan pelayanan berkualitasnya. Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasinya gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Dengan menggunakan metafora biologi Osborne dan Plaslrik (1997) mengungkap bahwa ada lima kode DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) atau kode genetika dalam tubuh birokrasi dan pemerintahan yang mempengaruhi kapasitas dan perilakunya. Sikap dan perilaku dari suatu birokrasi akan sangat ditentukan bagaimana kelima DNA dari birokrasi itu dikelola, yaitu berkaitan dengan misi, akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan dan budaya. Dari perspektif dan model DNA Pemerintah karya Osborne dan Plastrik tersebut kiranya dapat diungkap bahwa sesungguhnya makna pengendalian pelayanan publik yang dilakukan adalah berdasarkan pada semakin kuat dan terpatrinya pola perilaku para pejabat publik dalam konteks pelayanannya. Begitu juga analisis dan temuan yang dilakukan oleh Edvardsson & Enquist (2006) yang mengemukakan bahwa persoalan pelayanan publik hendaknya selalu memperhatikan keluhan konsumen mereka dengan jalan meningkatkan kualitas layanan atau adanya profesional dalam proses pelayanan publik.

Dari hasil penelitian Penulis di Kabupaten Jombang menunjukan implikasi prinsip-prinsip peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi tanah.

Dapat dijelaskan bahwa karakteristik pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi di Kabupaten Jombang pada umumnya telah diwujudkan dalam berbagai prinsip pelayanan maupun indeks kepuasan masyarakat. Sesuai dengan fokus penelitian, dalam kenyataannya tidak semua unsur indeks kepuasan masyarakat (IKM Men. Pan. 25/2004) tersebut memiliki dimensi yang sama karakteristik kwalitas pelayanan (Lovelock:1988;203), maka hasilnya adalah sebagai berikut:

(a)  Nilai tertinggi adalah mutu pelayanan memenuhi enam unsur 14 unsur  IKM Men. Pan. 25/2004

(b)  Sementara itu kemampuan / rasio personil memenuhi lima unsur 14 unsur  IKM Men. Pan. 25/2004

(c)  Sedangkan kecepatan dan ketepatan; begitu juga menanggapi keluhan, sama-sama memenuhi empat unsur dari 14 unsur  IKM Men. Pan. 25/2004

(d)  Untuk sikap (sopan-santun); dan keadilan dalam melayani sama-sama memenuhi tiga unsur dari 14 unsur  IKM Men. Pan. 25/2004

(e)  Terakhir untuk sarana dan prasarana; serta kemudahan prosedur sama-sama hanya memenuhi dua unsur dari 14 unsur  IKM Men. Pan. 25/2004

 

Pemerintah menurut Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah terdiri dari legislatif dan eksekutif. Peran yang harus dimainkan oleh  eksekutif adalah bagaimana mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, bagaimanapun juga tuntutan masyarakat adalah tantangan bagi aparatur.

Ivancevich, dkk (1977) mengungkap bahwa model kepribadian yang diturunkan menjadi dua indikator dan karateristik adalah dapat menjelaskan dan menjaring informasi yang diperlukan berkaitan dengan siapa pelaku (actor) yang ikut dalam proses pelayanan itu sendiri. Kinerja pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan dan motivasi seperti itu yang kemungkinan besar menciptakan perilaku yang sesuai dari seluruh aparatur birokrasi hingga melahirkan upaya, perilaku maupun kinerja berkelanjutan.

Dari sisi lain Seringkali kendala yang dihadapi oleh manager pada tingkatan menengah ini adalah apa yang diungkap oleh Kevitt (1997) sebagai “the lack of communication”, baik antar tingkatan manager tersebut maupun untuk tingkatan managemen di atas dan di bawah mereka. Hal seperti ini dapat diungkap bahwa kurang dan tidak memadainya fasilitas dan efek komunikasi, kurangnya system umpan balik (feed back) antar unit manager tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas komunikasi yang diserap oleh manager tingkatan menengah. Pandangan seperti ini juga diungkap oleh Salusu (1996) yang mengemukakan bahwa managemen tingkatan menengah seringkali menghadapi persoalan di sekitar komunikasi antar dua tingkatan managemen yang lainnya dalam organisasi.

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa kinerja aparatur dalam banyak kasus disajikan dengan berbagai sikap, mulai dari rasa arogansi yang tinggi, sok berkuasa, memandang masyarakat adalah orang kelas dua, memperlambat urusan yang harusnya bisa selesai cepat, mempersulit urusan, menganggap diri diatas segala-galanya, masyarakat harus tunduk dan patuh kepada kemauan aparatur yang terkesan tidak rasional dan lain-lainnya, walaupun hal demikian tidak dilakukan oleh semua aparatur, akan tetapi ketika masyarakat berhadapan dengan sosok aparatur yang demikian, walaupun masih ada aparatur yang memiliki kepribadian yang baik, akan tetapi masyarakat memberikan penilaian secara makro bahwa semua aparatur itu memang tidak baik.

Diakui memang dalam kasus-kasus tertentu pada sisi lain, peserta ajudikasi (pemohon) juga tidak mau peduli dengan alur dan prosedur pelayanan, sehingga dengan memanfaatkan berbagai cara peserta (pemohon) melakukan berbagai hal agar bisa terhindar dari persyaratan dan sistem serta prosedur yang harus dilaluinya. Kondisi tersebut berpeluang untuk merusak sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi, malahan juga menghadirkan benturan antar individu dalam institusi baik antara pimpinan dengan staf, atau antara staf dengan staf.

Dalam penelitian Mundt (2003) mengungkapkan bahwa kinerja birokrasi akan mempengaruhi kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Upaya meningkatkan kinerja birokrasi diperlukan adanya peningkatan pendidikan formal bagi aparat. Tentunya dalam penelitian ini kinerja birokrasi (Tim Ajudikasi) memegang peranan penting terhadap kepuasan masyarakat, khususnya dalam pelayanan sertifikasi tanah.

Pada penelitian Hyden, dkk (2003) yang menjelaskan bahwa indikator pelaksanaan prinsip “good govermance” yang sangat penting dalam kerangka informasi birokrasi, seperti masalah partisipasi, keadilan, desentralisasi, transparansi dan efisiensi dan sebagainya.

Demikian pula kajian Balfour, dkk (2000) mengungkap implikasi gerakan reformasi birokrasi yaitu “reinventing govemment” yang disebabkan oleh kurang tanggapnya birokrasi, sifat khirarkhis dan tidak pleksibel yang akhirnya menghasilkan mekanisme pelayanan yang tidak diharapkan oleh masyarakat.

Kecenderungan arah pelayanan masyarakat masa depan oleh Denhardt (2003) relevan dengan konteks yang menentukan konteks pelayanan, maka dapat menyusun sebuah legislasi yang kemudian dapat diterjemahkan dengan tepat oleh para administrator publik dalam bentuk perubahan struktur organisasi maupun perubahan bentuk-bentuk layanan. Penelitian ini mendukung oleh Islamy (2005) meliputi aspek (1) Quality, (2) Access, (3) Choice, dan juga aspek (4) participative Control.

Dimensi-dimensi orientasi pelayanan diatas akan sangat mempengaruhi kewenangan pemerintah dalam menentukan bentuk aktivitas organisasi publik, sehingga bentuk controlpun mengalami pergeseran. Bentuk legislasi yang disusun oleh pemerintah secara ideal kemudian membutuhkan penelitian yang akurat guna mendapatkan informasi tentang mekanisme sosial kemasyarakatan serta kebutuhan-kebutuhan public terhadap layanan yang diinginkan dalam mekanisme organisasi, dari sinilah kemudian control yang cenderung sentralistik yang hanya melibatkan organisasi pemerintah, kemudian membuka peluang bagi masyarakat ataupun organisasi swasta dapat masuk sebagai pengendali (alat control) pada aktivitas lembaga-lembaga pelayanan publik.

Penelitian ini sejalan dengan pandangan dan hasil penelitian Gaster (1995) dengan sedikit modifikasi bahwa faktor lingkungan mempengaruhi seseorang tentang bagaimana mereka merasakan sesuatu, bagaimana mereka berperilaku. Kondisi lingkungan yang jelek (bad environment) akan menurunkan kepuasan konsumen serta membuat orang marah dengan lingkungan seperti itu. Pada saat yang sama para pemberi layanan (service provider) juga dengan sendirinya akan menghadapi berbagai bentuk prustrasi dan cenderung tidak terkendali dari segi proses dan hasil pelayanan yang diberikannya itu.

Pada sisi lain penelitian ini kurang mendukung kesimpulan yang dijelaskan oleh Freemantle lihat Brennan dan Douglass (2002) bahwa yang menjadi penyebab adanya komplain umumnya dalam proses pelayanan public adalah kegagalan melakukan sesuatu tatkala janji, ketidakefisienan, ketidak sopanan, penolakan, sehingga para konsumen gagal memperoleh informasi yang jelas dan tidak fleksibel.

Dengan demikian konsep pelayanan publik yang mengacu pada pendekatan bahwa karateristiknya mempunyai sasaran untuk memperbaiki piranti dan kelembagaannya agar dapat mencerminkan adanya pelayanan yang memuaskan pada seluruh kalangan dapat mendukung proses pelayanan yang ditemukan dalam kasus pelayanan sertifikat tanah Pola Ajudikasi.

Seringkali para pengelola pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi mengenyampingkan aspek administratif dan teknisnya asal bisa mencapai tujuan. Hal demikian tentunya banyak mendatangkan benturan, tidak saja benturan dengan masyarakat, akan tetapi juga terjadi antar organisasi secara berjenjang (BPN / Tim Ajudikasi, Kecamatan dan Kelurahan), bahkan benturan itu juga terjadi antar pejabat dalam organisasi, bahkan antar pimpinan dan staf hal demikian juga kelihatan.

 

C.    Kinerja Birokrasi (Service Providers) dalam    Melayani Pelayanan Sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi

Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipengaruhi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat adalah agar aparat pemerintah bekerja dengan lebih profesional (Islamy;2001). Kinerja diartikan sebagai efisiensi dan efektivitas (Miles & Snow, 1978 ; Hyndman & Anderson, 1992). Ada juga yang mengartikan kinerja merupakan prestasi kerja (Atmosudirdjo,1997; Sentono, 2000; Prawiro, 2000; As’ad,1998).  Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja / hasil yang dicapai oleh seorang karyawan /organisasi berdasarkan kriteria yang berlaku untuk pekerjaan tersebut dalam suatu kurun waktu yang telah ditetapkan, artinya bahwa bila aktivitas seseorang atau organisasi (birokrasi) dalam melaksanakan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi dapat mencapai hasil sesuai standar yang di targetkan.

Sedangkan dalam penelitian ini Peneliti mengunakan parameter penilaian kinerja model Input-Output karya Pollit dan Bouckaert (2000,13), yang terdiri atas: (1)relevance yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan; (2) efisiensi, yaitu perbandingan antara input dengan output; (3) efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcome (results) dan final outcomes (impacts); (4) utility and sustainability yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts).

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai bidang tugas di bidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II atau Daerah Tingkat  II yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (Kansil,1989).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1974, pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. Pendaftaran secara sistematik melibatkan jumlah bidang tanah yang banyak sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaannya, untuk itulah dibentuk Unit Pelaksanaan Kegiatan Land Management and Policy Development Program (LMYDP) di Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN Propinsi.

Pemerintah (BPN) harus mengumpulkan data fisik dan juga data yuridis yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Persyaratan ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997. Seluruh pekerjaan pengumpulan data (fisik dan yuridis) tersebut dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BPN lewat Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan/  Land Management and Policy Development Program (LMYDP) akan diselenggarakan pada tahun 2005 sampai dengan 2009 di 11 Propinsi yang meliputi 60 Kota / Kabupaten.

Sesuai ketentuan di atas, dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara taktis operasionalnya dikoordinasi Bupati/Walikota selaku Kepala Wilayah dan secara teknis administrasi dibawah wilayah kendali Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi, dengan status tersebut sesuai suatu lembaga maka telah ditetapkan pula visi, misi dan tujuannya.

Visi BPN adalah ”Tanah untuk kesejahtraan Rakyat”. Misinya adalah : Menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang keagrariaan/pertanahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan tujuan BPN adalah : (1) Tertip hukum pertanahan, (2) Tertip administrasi pertanahan, (3) Tertip penggunaan tanah, dan (4) Tertip pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Dari visi, misi, dan tujuan tersebut dijadikan sebagai cermin dalam kinerja birokrasi pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini didukung oleh Kepala BPN. Misalkan dalam penelitian Penulis, Pelaksanaan program Ajudikasi kabupaten Jombang sudah dimulai pada tahun 2005 hingga 2009, jumlah bidang terajudikasi: tahun 2005 mencapai 12.928 bidang, tahun 2006 mencapai 9.839 bidang, dan tahun 2007 mencapai 10.148 bidang di wilayah 7 kecamatan (55 desa/kelurahan). Dalam pelaksanaan program tersebut sebenarnya tidak memenuhi target yang diprogramkan pada kegiatan ini yaitu 35.000 bidang, Tim Ajudikasi Kabupaten Jombang dapat merealisasikan sejumlah 32.915 bidang.  Hasil wawancara dengan Informan dari kinerja birokrasi dalam pelayanan sertifikasi tanah pola ajudikasi di Kabupaten Jombang, dapat sebagai berikut:

Dapat dijelaskan bahwa:  pelaksanaan program sertifikasi tanah Pola Ajudikasi  berdampak pada berkurangnya pendaftaran tanah secara sporadik.

Kinerja birokrasi (service providers) di Kabupaten Jombang dalam melayani pelayanan sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi pada umumnya telah diwujudkan dalam berbagai pendekatan penilaian kinerja,  memiliki dimensi yang sama karakteristik pendekatan penilaian kinerja (Pollit dan Bouckaert: 2000;13).

Pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara ekstensif, intensif dan eksternal (lihat Pollit dan Boukaert, 2000:87). Pengembangan kinerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja; pengembangan kinerja secara intensif dimaksudkan untuk lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja; sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan lebih banyak pihak-pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja. Pemikiran seperti ini sangat membantu untuk secara valid dan obyektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian.

Dengan ditekannya outcome yang dihasilkan dalam suatu fungsi atau aktifitas dalam waktu tertentu, maka secara umum suatu kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Oleh karenanya pemahaman kinerja lebih ditekankan pada pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam kinerja birokrasi dalam pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi, dimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang memenuhi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka karena secara khusus Tim Ajudikasi melaksanakan dari pintu ke pintu (door to door communication) atau system jemput bola untuk tanah pemukiman dan ‘parcel to parcel’ untuk tanah sawah.

Hasil penelitian ini melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ronald Kempe, (2003) yang berjudul "Employee Perceptions of Leadership and Performance management in the Botswana Public Service" menunjukan bahwa Pegawai publik di Botswana memegang peran penting sebagai partner dalam manajemen sektor publik dan urusan (pekerjaan) nasional. Selama tiga dekade yang lalu, negara memperoleh reputasi untuk manajemen pengembangan dan pemerintahan yang baik. Reputasi telah diturunkan pertama untuk perilaku dan kinerja dari pekerja publik yang telah dimotivasi untuk bekerja secara jujur dan efektif. Selanjutnya pekerjaan publik telah dikelola secara transparan oleh sebuah layanan publik yang mendapat penghormatan. Pekerja publik di Bostwana memainkan peranan sebagai partner dalam manajemen dari sektor publik dan pekerjaan/urusan nasional.

Lebih lanjut hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutasim Billah (2002) dengan judul “Kinerja Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik” (Studi Evaluasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta). Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Kinerja Birokrasi Pemerintahan secara umum belum efektif dan efisien, akan tetapi baru sebatas tujuan substantif dengan pemenuhan target yang ditentukan atasan.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yakni :

  1. Kebijakan self assessment yaitu memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya justru membebani masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan.
  2. Kinerja pelayanannya tidak merefleksikan spirit keberpihakkan pada client (customer –drive approach) birokratis dan terlalu procedural.
  3. Birokrasi yang lebih bersifat patrimonalistik yang memberikan pelayanan dengan lebih menekankan pada prosedur (procedur oriented).
  4. Kinerja pelayanan masih terbatas simbolik dan kosmetik. Sedang pelayanan public baru sebatas tugas Ad Hoc yang belum ditangani secara professional.

 

Dengan demikian kinerja suatu organisasi mau tidak mau pastilah menelaah apa sesungguhnya tujuan organisasi. Melalui pemahaman tujuan tersebut dapat diturunkan berbagai parameter untuk mengukur apakah tujuan yang telah ditetapkan misalnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, setidaknya tujuannya dapat dikatakan tercapai jika mampu mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

D. Faktor-faktor PenunjangKinerja Birokrasi dalam Pelayanan Sertifikasi Tanah Pola Ajudikasi

Diakui memang tidak mudah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean govemmen) serta bebas dari KKN, untuk itu diperlukan kepedulian dan keseriusan serta didukung oleh berbagai sarana dan prasarana baik dalam bentuk sof ware maupun had ware serta berbagai hal yang meliputi: gaji, sarana kerja, peraturan organisasi, iklim organisasi, sistem penghargaan dan hukuman, hubungan personal, dan pengembangan diri. Untuk lebih memperoleh data yang akurat Peneliti lakukan wawancara dengan birokrat (tim ajudikasi), meskipun tidak semua pertanyaan yang diajukan bersedia dijawab. Untuk dapat menggambarkan berbagai faktor -faktor tersebut secara ilmiah, digunakannya teori motivasi sebagai landasan teorinya.

Dalam pengelompokan faktor-faktor organisasi yang berpengaruh dalam pembentukan kinerja birokrasi digunakan teori motivasi ERG-Adelfer (lihat Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1994), dimana tiga kebutuhan dalam teori Adelfer yaitu existance (E), relatedness (R), dan Growth (G). Digunakannya teori ini karena data dilapangan menunjukkan adanya pola penurunan eksistensi kerja birokrasi dalam organisasi dengan memunculkan kebutuhan pertumbuhan, disamping juga melakukan pemenuhan kebutuhan eksistensi diluar organisasi. Kondisi tersebut sesuai dengan yang dikatakan teori ERG bahwa individu termotivasi berperilaku untuk memuaskan satu dari tiga kelompok kebutuhan yang ada, serta dalam pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan apa yang bisa dijadikan motivasi utama pada kondisi itu, dan tidak harus memenuhi kebutuhan tingkat rendah terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan diatasnya.

Ketidakpuasan dalam pekerjaannya umumnya menjadi pemicu individu dalam organisasi untuk berperilaku tertentu yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi, karena setiap individu dalam organisasi memiliki motivasi sendiri tentang keberadaanya dalam sebuah organisasi. Motivasi itu sendiri merupakan harapan-harapan individu, seperti yang dikatakan Davis & Newstorm (1985) bahwa motivasi merupakan hasil dari tiga faktor: seberapa besar seseorang menginginkan imbalan (valensi), perkiraan orang itu tentang kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan akan menimbulkan prestasi yang berhasil (harapan), dan perkiraan bahwa prestasi itu akan menghasilkan perolehan imbalan (instrumentalitas). Bilamana harapan-harapan individu dalam bekerja tidak terpenuhi umumnya akan memunculkan ketidakpuasan.

Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat alur pembentukan kinerja birokrasi (Tim Ajudikasi) sehingga menghasilkan kesenjangan antara yang diharapkan organisasi dengan yang terbentuk dilapangan.

 

Gambar: 1

Alur Kesenjangan antara Pencapaian Tujuan Organisasi

dengan Perilaku Kerja yang Terbentuk

 

 

 

Teori Kebutuhan                               Data Empiris

ERG

Adelfer

 

Gaji

Tujuan                                                 Sarana Kerja

Organisasi        Eksistensi

Peraturan Organisasi

Iklim Kerja

Sistem Penghargaan          Perilaku    Perilaku                                                      dan Hukuman                       Kerja

kerja yang                                                                                                yg terbentuk

diharapkan                                                                                                Dilapangan

 

Keterkaitan                                Hubungan Personal

 

 

Pertumbuhan                             Pengembangan Diri

 

 

Kesenjangan Perilaku Kerja

 

Keterangan :

Kolaborasi

Menghasilkan

Representasi

Kesenjangan

 

 

 

 

Dari tujuh faktor (gaji, sarana kerja, peraturan organisasi, iklim organisasi, sistem penghargaan dan hukuman, hubungan personal, dan pengembangan diri) yang merupakan faktor empiris pembentuk kinerja birokrat (Tim Ajudikasi) dalam  pelayanan sertifikasi tanah, hal ini saling terkait antara faktor yang satu dengan lainnya. Dimana ketidakpuasan yang terjadi pada salah satu faktor akan memunculkan ketidakpuasan pula pada faktor lainnya.

Hal  ini disebabkan  tidak adanya keseimbangan antara kinerja birokrat ( panitia tim Ajudikasi) yang diharapkan terbentuk dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan                                                                                                        sertifikasi tanah Pola Ajudikasi, telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam kinerja Tim Ajudikasi. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan sertifikasi yang diberikan organisasi secara keseluruhan dan berujung pada ketidakpuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan sertifikasi tanah.

 

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik tiga buah kesimpulan:

Pertama, Pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi pada umumnya telah diwujudkan dalam berbagai prinsip pelayanan maupun indeks kepuasan masyarakat, hal ini akan berdampak pada peningkatan kwalitas pelayanan.

Diakui memang dalam kasus-kasus tertentu, peserta ajudikasi (pemohon) juga tidak mau peduli dengan alur dan prosedur pelayanan, sehingga dengan memanfaatkan berbagai cara peserta (pemohon) melakukan berbagai hal agar bisa terhindar dari persyaratan dan sistem serta prosedur yang harus dilaluinya. Kondisi tersebut    berpeluang  untuk   merusak  sistem  dan  mekanisme   yang  ada   dalam                                                      organisasi, malahan juga menghadirkan benturan antar individu dalam institusi.

Pada sisi lain masih ada pengelola pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi mengenyampingkan aspek administratif dan teknisnya asal bisa mencapai tujuan. Hal demikian tentunya banyak mendatangkan benturan, tidak saja benturan dengan masyarakat, akan tetapi juga terjadi antar organisasi secara berjenjang (BPN / Tim Ajudikasi, Kecamatan dan Desa/Kelurahan), bahkan benturan itu juga terjadi antar pejabat dalam organisasi, bahkan antar pimpinan dan staf.

Kedua, kinerja birokrasi dalam pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi di telah memenuhi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka karena secara khusus Tim Ajudikasi melaksanakan dari pintu ke pintu (door to door communication) atau system jemput bola untuk tanah pemukiman dan ‘parcel to parcel’ untuk tanah sawah.

Ketiga, terpenuhinya kebutuhan akan existency, relatedness, dan growth, akan berdampak pada pembentukan kinerja birokrasi (Tim Ajudikasi) yang mengarah pada pelayanan sertifikasi tanah pola Ajudikasi yang berkualitas.

Faktor existency (gaji, sarana kerja, peraturan organisasi, iklim kerja, sistem penghargaan dan hukuman), relatedness (hubungan personal), dan growth (pengembangan diri), ini saling terkait antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. Ketidakpuasan yang terjadi pada salah satu faktor akan memunculkan ketidakpuasan pula faktor yang lainnya. Ketujuh faktor organisasi tersebut sama-sama dominan berperan dalam kinerja birokrasi dalam pelayanan sertifikasi tanah pola Ajudikasi  .

 

  1. F. Saran-saran

Berdasarkan  kesimpulan di atas, khususnya berkenaan dengan kondisi yang belum optimal dalam kinerja birokrasi (Tim Ajudikasi) dalam pelayanan sertifikasi tanah Pola Ajudikasi beberapa saran yang dapat Peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Kurang Sosialisasi / (informasi dan Pengetahuan tentang Sertifikasi Pola Ajudikasi).  Sesuai ketentuan peraturan perundangan, untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematik (Ajudikasi) diwajibkan melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan di lokasi Ajudikasi untuk masyarakat sebagai pesertanya.

Pentingnya peran penyuluhan/sosialisasi jauh lebih awal dilaksanakan suatu program sertifikasi tanah Pola Ajudikasi. Penyuluhan di wilayah atau bagian desa/kelurahan  perlu diberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya tujuan serta manfaat yang akan diperoleh dari hasil pendaftaran tanah tersebut, hak/kewajiban dan tanggungjawabnya para pemegang hak atau kuasanya.

Penyuluhan tersebut harus dapat menciptakan persepsi yang tepat kepada semua pihak yang berkepentingan, karena pada dasarnya penyuluhan dilaksanakan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat termasuk aparat pemerintah.

Kedua, Kesadaran masyarakat dalam memantau pelaksanaan persertipikatan tanah sangatlah perlu, mulai dari pengumpulan data secara lengkap, memeriksaan pengumuman, memantau pengukuran, dan meneliti hasil sertifikat yang diperolehnya.

Namun kesadaran masyarakat menyangkut pentingnya pemasangan tanda batas yang sering terabaikan. Hal ini karena masyarakat sangat percaya kepada aparat RT/RW (panitia kecil) bahkan terkadang menyerahkan sepenuhnya sehingga setelah Sertifikat tanahnya jadi, baru muncul keberatan/complain.

Begitu juga mengenai rendahnya kepedulian masyarakat untuk melihat pengumuman hasil pengukuran dan penelitian riwayat tanah yang dipasang baik di kantor ajudikasi, RT setempat atau kantor kelurahan hingga terjadinya complain justru setelah Sertifikat hak atas tanah jadi/diserahkan ke pemiliknya dan tim ajudikasi bubar dan meninggalkan kantor lokasi ajudikasi. Kadang-kadang terjadi dimana pemilikan tanah waris kadang menghilangkan salah satu ahli waris atau membuat tanda tangan palsu.

Permasalahan diatas dapat diatasi selama Panitia Ajudikasi masih ada di lokasi karena pembagian Sertipikat dilaksanakan dua minggu menjelang pembubaran Panitia Ajudikasi. Sedangkan untuk tanah yang bersengketa tidak akan didaftar sebelum sengketa tersebut  diselesaikan.

Ketiga, Pedoman mengenai  kegiatan ajudikasi kurang dibarengi penjelasan yang terperinci. Agar dapat diperoleh satu bahasa dalam menyikapi/menelaah baik dari tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota / UPK, yang berhubungan dengan Ajudikasi, seharusnya didalam setiap memberikan pedoman mengenai  kegiatan Ajudikasi  dibarengi penjelasan yang secara rinci. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi interprestasi yang berbeda diantara pelaksanaan di lapangan dalam rangka melaksanakan keputusan dimana sangat berkaitan dengan pihak ke 3 (tiga)

Keempat, kurang optimalnya koordinasi. Dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi ke dalam yaitu melakukan rapat rutin tim ajudikasi untuk memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan perlu ditata kembali baik mengenai agendanya maupun penambahan pertemuaan. Begitu juga Koordinasi keluar yaitu dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Ajudikasi seperti UPK LMPDP Kantah/Kanwil/ Pusat dan Pemda setempat.

Sedangkan permasalahan yang ada namun diluar jangkauan Tim Ajudikasi tentunya menjadi tanggungjawab bagi UPK Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan petugas yang ada dalam tim koordinasi. Dengan demikian segala permasalahan yang ada dilapangan akan segera diketahui dan secepatnya untuk diselesaikan.