Berita Terbaru

  • KUNJUNGAN AKADEMISI UNTAG SEMARANG

    Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Rombongan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...
  • FISIP Untag Siapkan Program Doktoral

    SEMARANG - Perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17-8-1945 (Untag) Semarang yang selama ini diperkuat dengan lima doktor akan ditambah dengan kehadiran calon doktor yang sedang menempuh program S...
  • FISIP Untag Wisuda 73 Mahasiswa

    FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang melepas puluhan wisudawan, dalam upacara wisuda, baru-baru ini. Ada 73 wisudawan pada periode I tahun akademik 2011/2012 dari tiga pro...
  • Reformasi Birokrasi Jadi Mata Kuliah di Untag Semarang

    JAKARTA – Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang melakukan terobosan dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai mata kuliah multi disiplin (umum) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari  disiplin ilmu administras...
  • FISIP UNTAG Semarang berkunjung ke Setneg

    Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Administrasi Negara dan Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebanyak 91 orang di Ruang Serba Guna, Sekretariat Nega...
  • Fisip Untag Lepas 107 Alumni

    SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untag Semarang melepas 107 wisudawan Kamis (1/11) di Aula Kebangsaan Kampus Untag Bendan. Mereka berasal dari empat program yakni Magister Ilmu Administrasi, Strata 1 I...

Pengunjung Online

Kami memiliki 23 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

000157388
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
189
120
903
1120
3529
3783
157388

Perkiraan
144

34.17%
19.91%
9.63%
1.02%
0.30%
34.97%
Online (15 menit yll):23
23 pengunjung
tidak ada anggota

IP Anda:54.144.57.183

Web Link

 

 

Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIK

(Dalam bayang-bayang oknum policy maker pelaku korupsi)

 

Oleh : Tri Lestari Hadiati

(email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

 

Kata Kunci : kebijakan publik, stakeholders, urusan/ wewenang pemerintah, stratifikasi politik kebijakan nasional, demokratisasi kebijakan publik, policy maker, policy influencer, KKN

 

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis. Dan juga tengah menerapkan perimbangan urusan/ kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih dan tranparan, dalam mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang menguntungkan semua rakyat. Pada dasarnya goverment memiliki arti atau berkonotasi baik, karena keberadaannya dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan/ program pemerintahan umum dan pembangunan. Goverment menjadi baik atau buruk dikarenakan governance-nya (tata kepemerintahannya), karena itu muncul istilah good governace (tata kepemerintahan yang baik) dan sebaliknya muncul istilah bad governance (tata kepemerintahan yang buruk) .

 

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai rencana tindakan negara atau pemerintah, yang akibat-akibat konstruktif atau destruktifnya secara langsung berpengaruh kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan perencanaan tindakan negara atau pemerintah disusun mulai dari kebijakan nasional sampai ke kebijakan di daerah (dalam bentuk stratifikasi politik kebijakan nasional), sehingga semua komponen masyarakat menerima pengaruh pelaksanaan kebijakan itu.

Pembuatan kebijakan publik yang berbagai macam jenisnya, mencerminkan artikulasi aspirasi rakyat, pada saat ini selalu diupayakan untuk bersifat demokratis, dimana rakyat diberi ruang untuk  menyuarakan kepentingan/ kebutuhannya. Dengan demikian pihak policy maker selaku pembuat kebijakan mendapatkan legitimasi yang semakin kuat, untuk melaksanakan berbagai kebijakan/ keketapan/ keputusan.

Namun ketika para pengambil kebijakan memperoleh kesempatan untuk membangun, disinilah terdapat celah-celah yang bisa dimasuki oleh oknum policy maker sebagai pelaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Celah semacam inilah yang bisa jadi menghambat pencapaian kesejateraan untuk masyarakat luas, terutama pemberantasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Oleh karena itu mampukah demokratisasi kebijakan publik yang dijalankan melawan oknum policy maker?. Negara Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi, namun pada kenyataannya KKN tetap tumbuh di belantara birokrasi Indonesia. Dan ketika pelaksanaan demokratisasi kebijakan publik diperkuat, dengan mengeluarkan berbagai jenis kebijakan publik yang pro rakyat, belum hilang juga kasus-kasus KKN dewasa ini, benarkah ?

 

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut para ahli pengertiannya (Didi Marzuki -Editor, 2006, h 24-25) sebagai berikut :

Jemes E. Anderson (1979) mengatakan Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan yang dibuat ini juga memerlukan kontribusi seluruh stakeholders terkait isu kebijakan yang hendak dipecahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat/ publik. Implikasi dari kebijakan publik ini adalah berorientasi pada tujuan/ maksud tertentu, berisi pola-pola tindakan pemerintah/ pejabat, memiliki sifat memaksa (otoritatif). Sebagai misal pemakaian helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor, kepemilikan NPWP bagi seluruh penduduk Indonesia yang bekerja maupun yang sudah pensiun, pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi seluruh penduduk yang memiliki tanah dan bangunan.

David Easton (1953) mengatakan Public Policy is the authoritative allocation of values for whole society, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah/ lokal.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 10, 13 dan 14 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memuat pembagian urusan/ kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten, maka berbagai urusan/ kewenangan tersebut seperti berikut ini.

  • Urusan pemerintah pusat (pasal 10 ayat (3)) meliputi :
  1. politik luar negeri
  2. pertahanan
  3. keamanan
  4. yustisi
  5. moneter dan fiskal nasional dan agama
  • Urusan pemerintah provinsi (pasal 13 ayat (1)) meliputi :
  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan
  2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum
  5. penanganan bidang kesehatan
  6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota
  8. pelayanan bidang ketenaga-kerjaan lintas kabupaten/ kota
  9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota

10.  pengendalian lingkungan hidup

11.  pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/ kota

12.  pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13.  pelayanan administrasi umum pemerintahan

14.  pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota

15.  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota

16.  urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang-undang

Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan (pasal 13 ayat (2)) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata

  • Urusan pemerintah kota/ kabupaten (pasal 14 ayat (1)) meliputi :
  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan
  2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum
  5. penanganan bidang kesehatan
  6. penyelenggaraan pendidikan
  7. penanggulangan masalah sosial
  8. pelayanan bidang ketenaga-kerjaan
  9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

10.  pengendalian lingkungan hidup

11.  pelayanan pertanahan

12.  pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13.  pelayanan administrasi umum pemerintahan

14.  pelayanan administrasi penanaman modal termasuk

15.  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

16.  urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang-undang

Urusan pemerintah kota/ kabupaten yang bersifat pilihan (pasal 14 ayat (2)) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata

 

Thomas R Dye mengatakan : Public Policy is whatever the government choose to do or not to do, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah apapun pilihan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, yang masing-masing pilihan memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Hal ini termasuk ketika pemerintah   memilih tidak melakukan sesuatu, misalnya angkutan becak, pemerintah kota Semarang sampai hari ini tidak melarang angkutan becak mencari penumpang di jalan-jalan besar ataupun di tempat-tempat lain di wilayah kota Semarang. Berbeda dengan kota Jakarta yang telah lama memberlakukan larangan angkutan becak di wilayah ibukota.

 

B. Macam-macam Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut  James E. Anderson jenisnya ada beberapa macam yaitu :

  1. 1. Substantive dan Procedural Politic, suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi dan kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders) 
  2. 2. Distributive, redistributive and Regulatory Poicies, suatu kebijakan yang mengatur tentang : 
  • Pemberian pelayanan/ keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan 

Misalnya : Kebijakan untuk melindungi produk-produk batik lokal 

  • Pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak 

Misalnya : Kebijakan pemilikan hak atas tanah 

  • Pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan  

Misalnya : Kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api, minuman keras, zat-zat adiktif dan psikotropika, menjual-belikan hewan-hewan langka/ yang dilindungi negara. 

3. Material Policy , suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/  penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

Misalnya : Kebijakan pembuatan rumah sederhana (Tipe 21) bagi setiap developer yang akan membuat komplek perumahan, rumah susun sederhana (Rusunawa) bagi warga yang tinggal di pemukiman sangat padat, rumah anti gempa bagi warga korban gempa

4. Public goods dan privat goods policies :

Public Good Policies, suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

Misalnya :  kebijakan tentang perlindungan keamanan (memakai helm dan menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengendara mobil, tersedianya alat pemadam kebakaran bagi setiap gedung termasuk hidrant air),  kebijakan tentang pemberian pelayanan umum dan kenyamanan (, kebijakan transportasi yang membedakan pelayanan klas VIP, klas bisnis atau klas ekonomi, kebijakan penyediaan jalan umum, pembukaan jalan tol dan pembuatan jalan layang)

Private Good Policies , suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/ pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu/ perorangaan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Misalnya : penyediaan tempat-tempat hiburan/ wisata, hotel, restaurant, villa, resort, kolam renang air tawar, kolam renang air laut, taxi.

Selain itu ada kebijakan barang layanan publik  yang apabila barang atau jasa tersebut, termasuk kategori private goods tetapi merupakan bagian dari jasa-jasa publik, maka disebut Publicly Provided Private Goods artinya barang-barang private yang disediakan oleh negara. Misalnya : penyediaan tempat-tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah

 

C. Stratifikasi Politik Kebijakan Nasional

Stratifikasi politik kebijakan nasional terkait dengan tingkatan kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan (S. Sumarsono, 2001, h.142-144), terbagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut :

  1. 1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak, ada 2 macam kebijakan:
    1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (nationals goods) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 Amandamen Ke-IV. Kebijakan Tingkat Puncak ini dilakukan oleh MPR (DPR dan DPD). Hasil rumusannya GBHN dan TAP MPR.
    2. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, tingkat penentu kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala Negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
    3. 2. Tingkat Penentu Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk :

  1. Undang-undang/ UU, yang kekuasaan pembuatannta terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/ Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
  2. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
  3. Keputusan Presiden/ Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden
  4. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.
  5. 3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakn umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggung-jawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

  1. 4. Tingkat Penentu Kebijkan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggung-jawabkan kepadanya.

Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan diatasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, Keputusan , Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau  Instruksi Direktur Jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan.

Didalam tata laksana pemerintahan Sekretaris Jenderal sebagai pembantu utama menteri, bertugas mempersiapkan dan merumuskan kebijakan khusus menteri dan pemimpin rumah tangga departemen. Selain itu Inspektur Jenderal dalam suatu departemen berkedudukan sebagai pembantu utama menteri dalam penyelenggaraan pengendalian departemen. Ia juga mempunyai wewenang untuk membantu mempersiapkan kebijakan khusus menteri.

  1. 5. Tingkat Penentu Kebijakan Daerah, ada dua macam kebijakan dalam pembuatan aturan di daerah :
    1. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, terletak ditangan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridiksinya masing-masing (daerah provinsi), wewenang itu berada di tangan Gubernur.  Untuk daerah kota/ kabupaten, wewenang itu berada ditangan Walikota/ Bupati. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam Keputusan atau Instruksi Gubernur untuk wilayah provinsi dan  Keputusan atau Instruksi Walikota/ Bupati untuk wilayah kota/ kabupaten.
    2. Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah/ Perda Provinsi, Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah Provinsi untuk wilayah provinsi, dan dalam bentuk Peraturan Daerah/ Perda Kota/ Kabupaten, Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah Kota/ Kabupaten untuk wilayah Kota/ Kabupaten.

 

D. Demokratisasi Kebijakan Publik

Demokratisasi kebijakan publik (Saiful Arif, 2006) sebenarnya salah satu dari sekian banyak jalan yang ditempuh untuk mencapai kompetensi keberpihakan negara terhadap rakyat. Dalam konteks demokrasi, pembuatan kebijakan publik oleh negara melalui berbagai macam kebijakan publik (lihat point B) dan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat-daerah atau disebut stratifikasi politik kebijakan nasional (lihat point C) , yang dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sendiri secara alami mempunyai peran dan fungsi pengemban hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat, harus benar-benar menyerap seluruh kepentingan dan kebutuhan birokrat pemerintah maupun masyarakat sendiri sehingga dapat menyelesaikan problem real maupun laten dari bangsa.

Dalam membuat kebijakan publik pemerintah mengupayakan untuk tetap demokratis (mengedepankan cara-cara demokrasi), untuk menghindari tuntutan masyarakat akan hak-haknya, yang di masa lalu tidak pernah diperolehnya. Dalam praktek demokratisasi kebijakan publik tantangannya sangat multidimensional.

Dimana ditingkat suprastruktur policy maker (para pengambil kebijakan seperti lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga legislatif) bersama-sama dengan sumber daya birokrasi lainnya, berhadapan dengan partisipasi publik, juga terkait dengan sistem politik yang lebih luas. Dimana di tingkat infrastruktur, policy influencer (para penerima pengaruh kebijakan publik, seperti partai politik. kalangan mahasiswa, asosiasi, para tokoh publik, mass media) berfungsi dan sudah memposisikan diri sebagai kontrol kebijakan publik.

Menurut S. Abdulwahab, perkembangan mutakhir kebijakan publik mengarah pada mengedepankan nilai-nilai demokrasi, dikarenakan banyak kelemahan-kelemahan kebijakan publik tradisional yang positivistik. Terdahulunya sedikit sekali nilai-nilai demokrasi yang dijadiakan acuan, namun pada masa kini pada kebijakan publik yang mutakhir lebih banyak dimasukkan nilai-nilai demokrasi di dalamnya.

Menurutnya,  kelemahan-kelemahan kebijakan publik tradisional itu setidak-tidaknya ada empat hal sebagai berikut :

  1. Seperti dikatakan Dryzek, bahwa kebijakan publik tradisional terkesan hanya diabadikan untuk kepentingan tirani semata, sehingga tidak nampak adanya keberpihakan pada rakyat banyak.

Misalnya pelarangan masuk sopir bajaj dan tukang ojek di pelataran/ area parkir stasiun Gambir Jakarta, hanya sopir taxi yang diijinkan masuk.

  1. b. Kebijakan publik tradisional yang hanya didominasi oleh para pakar dan elit menyebabkan bahasa kebijakannya sangat elitis dan tidak dimengerti oleh rakyat banyak (technocratic cabal).  

Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata dan Undang-undang lainnya, yang memahami isinya adalah para ahli hukum. 

  1. Secara teoritis kebijakan publik tradisional itu tidak memiliki basis teori yang solid dan kohesif, sebab sangat miskin aspek multidisiplinernya. Hal ini terjadi karena pada saat membuatnya tidak melibatkan pakar dari ilmu lainnya.
  2. Secara praktek kebijakan publik tradisional gagal mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan (unintended impact) dan lemah dalam penerapan, sehingga jarang dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan.

Misalnya AMDAL yang lolos ijinnya, dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pengambil kebijakan dan para pengusaha, rakyat yang terkena dampak limbah suatu pabrik tidak pernah dilibatkan. Pada perkembangan kemudian pabrik dapat dibangun dan beroperasi, namun pembuangan limbah tanpa AMDAL yang memadai maka rakyatlah yang dirugikan.

Keempat kelemahan tersebut membuat perkembangan mutakhir kebijakan publik, menekankan pada nilai-nilai demokrasi, karena hanya dengan begitu semua kelemahan dapat diatasi.

Adapun keunggulan dari kebijakan publik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi adalah kebijakan publik yang dihasilkan itu akan memiliki basis legitimasi yang kuat, karena mampu mengakomodasikan semua kepentinan dan preferensi dalam masyarakat. Elit birokrsi yang masih menggunakan pola berpikir lama/ tradisional, harus didorong untuk memiliki sense of crisis dan mau menanggalkan semua kepentingan individu dan kelompok dan menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan utama dalam sebuah kebijakan publik yang demokratis.

Dalam mendorong demokratisasi kebijakan publik, maka diupayakan untuk menciptakan kebijakan yang bersifat problem solving, artinya suatu kebijakan dapat memecahan berbagai masalah masyarakat bukan sebaliknya dimana kebijakan yang dibuat justru menimbulkan masalah baru (caused problem). Oleh karena itu diperlukan aksi untuk menggalang suatu konsensus bersama dalam rangka mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian akan benar-benar terwujud kebijakan negara yang pro-rakyat, karena sekarang ini rakyat tidak lagi menjadi obyek pembangunan namun bersama-sama pemerintah menjadi subyek pembangunan itu sendiri.

 

E. Demokrasi dan Korupsi

Dalam kaitan dengan demokrasi yang dijalankan pemerintah suatu negara, Indra J Piliang  sebagaimana dikutip dari Freedom House’s Annual Survey of Political Reights and Civil Liberties (dalam Lawrence E Harrison, et al 2000, p 123) membuat indeks negara-negara demokrasi. Indeks berskala satu (lebih banyak kebebasan) sampai tujuh (lebih sedikit kebebasan) itu berisi dua hal :

  1. Berkaitan dengan hak-hak politik, pertanyaannya semacam :
  • Apakah para pimpinan pemerintahan dan anggota parlemen dipilih melalui pemilihan yang bebas dan bersih ?
  • Apakah warga negara berhak berkompetisi dalam membentuk partai-partai politik dan organisasi lainnya ?
  • Apakah ada suara yang berarti dari kelompok oposisi atau kesempatan yang lebih realistik bagi kelompok oposisi untuk meningkatkan dukungannya ?
  1. Berkaitan dengan kebebasan sipil, termasuk kebebasan dan independensi media, kebebasan berbicara, lembaga peradilan, kesamaan dibawah hukum, lembaga yudikatif yang tidak diskriminatif, kehendak untuk bersikap independen, perlindungan dari teror politik, perlindungan dari penahanan tanpa peradilan.

Ternyata, indeks tersebut berkolerasi dengan indeks yang dibuat Transparency International’s Corruption Perception Index (CPI) tahun 1988. Korelasinya antara lain, bahwa demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara, mempunyai kecenderungan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera, karena lebih banyak kesempatan untuk membangun. Dengan begitu semakin demokratis sebuah kebijakan publik, maka semakin dapat diharapkan masyarakat penerima kebijakan publik tersebut menjadi semakin sejahtera. Disini masyarakat dapat menyuarakan semua kebutuhan-kebutuhannya, sebaliknya pemerintah dapat menerima dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras/ sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Pada akhirnya di tingkat infrastruktur, policy influencer (para penerima pengaruh kebijakan publik, seperti partai politik. kalangan mahasiswa, asosiasi, para tokoh publik, mass media) berfungsi dan dapat memposisikan diri sebagai kontrol jalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sekalipun korelasi tersebut baru sebuah dugaan, bahwa semakin demokratis suatu negara semakin terbebas negara itu dari korupsi, karena adanya kontrol dari infrastruktur. Namun ketika para pengambil kebijakan memperoleh kesempatan untuk membangun, disinilah terdapat celah-celah yang bisa dimasuki oleh oknum policy maker sebagai pelaku korupsi.

Pada kenyataannya, memang demokrasi belum merupakan indikator utama untuk menghilangkan korupsi, karena seperti yang diungkap diatas pelaku korupsi selalu mencari celah-celah (alias peluang dan kesempatan) untuk berbuat korupsi. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dapat dikatakan selalu ketinggalan selangkah dibandingkan dengan gerak oknum policy maker yang korup.

Jadi benar apa yang dikatakan oleh Lord Acton : Power tends to corrupt, bahwa kekuasaan dapat menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk korupsi. Korupsi dari hal-hal yang ringan/ sederhana (korupsi waktu, kertas dan alat tulis kantor lainnya, bensin dan spare part kendaraan kantor) sampai korupsi yang membentuk jaringan (mafia hukum, mafia pajak, makelar kasus dan seterusnya) yang sangat kompleks, karena sudah berurat berakar sejak masa orde baru terdahulu.

Selanjutnya dalam laporan Transparency International’s Corruption Perception Index (CPI) tahun 1988 tersebut, sejumlah negara demokratis di Asia tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsinya tinggi seperti berikut ini :

  • Filipina (urutan 57)
  • Thailand (urutan 64)
  • India (urutan 68)
  • Indonesia (urutan 80)

Sebaliknya negara yang tergolong berada dalam level demokrasi rendah, justru tingkat korupsinya juga rendah seperti berikut ini :

  • Singapura (urutan 7)
  • Malaysia (urutan 29)
  • China (urutan 52)

Hal yang mengherankan, Indonesia pada tahun 1988 termasuk negara terkorup di Asia. Pada tahun 2001 ranking negara Indonesia tidak menurun tetapi malah meningkat semakin berada di urutan negara demokrasi yang paling korup, sehingga Indonesia menjadi semakin terpuruk seiiring terjadinya percepatan demokrasi di era reformasi ini. Sebagaimana yang digambarkan oleh Transparency International Indonesia melalui berbagai survai independen, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-enam paling korup diantara 133 negara yang disurvai.

Demokratisasi kebijakan publik yang dicanangkan pemerintah Indonesia ternyata tidak mampu melawan perilaku korup oknum policy maker.

Para tokoh bersuara lebih lantang (HCB Dharmawan, Al Coni BL, de Rosari, 2005, h. 95-86) seperti berikut ini :

  • Kwik Kian Gie bahkan mengatakan : Corruption is the root of the evil, Korupsi adalah akar dari semua masalah.
  • Syaffi Ma’arif juga mengatakan : Negara Indonesia tidak akan pernah bisa maju, karena Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan, tiga departemen yang mengurusi pendidikan hati, pendidikan otak dan pendidikan fisik, justru tiga departemen tersebut adalah departemen yang yang paling korup kinerjanya. 
  • Hidayat Nur Wahid mengatakan dengan tegas : Corruption is the real terrorist, Koruptorlah yang merupakan teroris sejati yang harus dihabisi. Koruptor yang menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kefakiran, karena itu upaya pemberantasan korupsi harus lebih tegas daripada pemberantasan teroris. Jika banyak tersangka teroris sudah langsung ditahan, hanya dengan bukti dugaan terlibat terror, seharusnya tersangka korupsi juga demikian dengan bukti dugaan terlibat korupsi dapat dicekal agar tidak lari ke luar negeri. 
  • Rizal Sukma mengatakan : Korupsi memang ruwet dan sangat berbahaya. Lebih berbahaya lagi karena kesadaran publik akan bahaya korupsi itu tidak ada. Minimnya kesadaran masyarakat merupakn cermin keputus-asaan. 

Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia memang ruwet. Lilitannya tidak hanya merentang di pemerintah pusat, tetapi juga menjalar ke daerah-daerah. Lebih jauh sudah meracuni oknum policy maker dari tingkat Penentu Kebijakan Puncak (oknum anggota DPR, DPRD) , Penentu Kebijakan Umum, Penentu Kebijakan Khusus (oknum menteri), Penentu Kebijakan Teknis (oknum direktur jenderal, direktur, pimpinan lembaga/ perusahaan/ badan dari pusat sampai daerah, yang mengerjakan proyek/ program/ kegiatan) sampai di tingkat Penentu Kebijakan Daerah (oknum gubernur, bupati, walikota, camat, lurah)

Lima tahun reformasi dengan salah satu agenda memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak membuahkan banyak hasil. Cermin keputus-asaan masyarakat sangat nampak pada survai yang dilakukan oleh LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) hasil yang dipublikasikan diantaranya bahwa hanya sekitar 4 % dari responden yang melihat korupsi sebagai masalah yang membutuhkan penanganan serius.

 

F. Kebijakan Publik  yang demokratis versus KKN

Secara ideal demokrasi seharusnya menjadi acuan kehidupan kenegaraan/ kebangsaan di level manapun, baik di tingkat infrastruktur (masyarakat) maupun di tingkat suprastruktur (lembaga eksekutif-pemerintah, lembaga legislatif - DPR/ DPRD, dan lembaga yudikatif-peradilan). Demokratisasi dalam ide/ gagasan, perumusan, pelaksanaan/ pengerjaan sampai pengawasan dan evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal (pemerintah desa/ kelurahan), akan menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah setempat. Sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan implementasi kebijakan publik dapat diawasi oleh masyarakat. Kesemua hal tersebut merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri (Syaiful Arif, 2006, h.141-142).

Aktivitas pemerintah yang diwujudkan dalam serangkaian kebijakan publik, pada akhirnya berujung pada bagaimana masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dalam kondisi nyaman dan sejahtera. Secara spesifik, demokratisasi di aras kebijakan publik merupakan tuntunan yang tidak bisa ditolak, sekalipun dibayang-bayangi oknum pelaku KKN. Apalagi KKN mulai menimbulkan keresahan yang meluas, karena seperti telah diungkap diatas bahwa demokratisasi kebijakan publik yang dicanangkan pemerintah Indonesia ternyata tidak mampu melawan perilaku korup oknum policy maker.

Bagaimapun tujuan politik otonomi daerah (desentralisasi, dekonsentrasi maupun medebewind) sangat ideal yaitu menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian dari :

  • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengarus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.
  • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahahn oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
  • Medebewind/ Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Cita-cita ideal seperti itu bukan sesuatu yang mudah dikerjakan, namun upaya-upaya terus dilakukan untuk mendorong pemerintah lokal (provinsi maupun kota/ kabupaten) agar menjadi otonom dan mandiri. Pemerintah lokal telah memiliki teritorium yang jelas (ada 33 Provinsi), status hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan pemerintah lokal yang independen, walaupun di tingkat pemerintah lokal sekalipun, pembuatan kebijakan publik juga dibayang-bayangi oknum pelaku KKN.

Melihat Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, aras demokrasi pada masing-masing kebijakan publik sudah nampak, partisipasi masyarakat termuat pada bab atau pasal tersendiri. Pada setiap produk undang-undang maupun perda partisipasi masyarakat termuat pada bab atau pasal tersendiri pula. Demokratisasi sudah memperoleh ruang cukup lebar dalam skema teoritis maupun praktisnya

Problemnya, kini tinggal bagaimanakah para policy maker membuat kebijakan publik yang demokratis memuat ide/ gagasan, proses, tujuan dan hasil yang betul-betul sesuai kepentingan/ kebutuhan masyarakat. Selain itu mampukah mereka menghalau bayang-bayang perilaku korup oknum policy maker di lingkungannya dan di seluruh tingkatan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Apakah mereka juga mampu mengubah keputus-asaan masyarakat terhadap cara-cara penanganan korupsi, yang memberi hukuman ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

Belajar dari pengalaman masa lalu semasa orde baru. Secara ideal dan faktual masyarakat tidak memiliki ruang gerak selebar sekarang, dan dapat turut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan secara umum.

Konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind betapapun bagusnya, jelas tidak akan bermakna sama sekali (meaningless) bagi kehidupan sosial, hukum, ekonomi dan politik masyarakat. Sekalipun telah diupayakan untuk bisa mengakar dalam kultur birokrasi pemerintah dan diimplementasikan pemerintah pasca orde baru, namun belum juga menampakkan hasilnya bagi semua masyarakat. Dalih bahwa penciptaan suasana demokratis sudah dimulai sejak digulirkannya UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004, sehingga penciptaan suasana demokratis dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat,  hasilnya pun tetap belum memadai/ memuaskan, hingga saat ini.

Kasus-kasus hukum yang muncul yang berkaitan dengan KKN terutama yang ditemukan di tingkat suprastruktur, baik oleh oknum ditingkat pemerintah pusat maupun oknum di tingkat pemerintah daerah, bisa diibaratkan kanker ganas yang menggerogoti kesehatan tubuh manusia. Saat ini dengan dibentuknya lembaga KPK dan UU Antikorupsi, yang terakhir oleh Presiden dibentuk lagi Satgas Anti Mafia Hukum untuk menumpas ganasnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang membentuk jaringan (mafia hukum, mafia pajak, makelar kasus dan seterusnya) pun belum jelas hasilnya.

 

III. PENUTUP

Ditengah ketidak-berdayaan dan rasa frustasi semacam ini, jalan yang paling realistis dan rasional menurut Masdar Hilmy adalah back to tradition, berpaling kepada keampuhan cara-cara radikal yang dilegitimasi kekuatan transendental. Cara itu adalah crusades, jihad atau perang suci dalam pemaknaan baru yang lebih kontekstual-otentik. Perang melawan korupsi, demikian dikatakan oleh Peter Kreeft, sebagaimana :

  • perangterhadap kejahatan
  • perang terhadap kebodohan
  • perang terhadap ketidak-adilan
  • perang terhadap perusak lingkungan
  • perang terhadap terorisme.

Kini adalah saat yang tepat untuk merekonstruksi doktrin perang melawan korupsi menjadi unifying factor seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat mau tidak mau harus siap mengangkat senjata dalam arti luas untuk turut serta berperang melawan korupsi. Mengangkat senjata dalam arti luas, yaitu sesuai peran dan status masing-masing anggota masyarakat, sehingga senjata bisa diartikan pena untuk wartawan, kemampuan artikulasi untuk para tokoh partai/ tokoh masyarakat, kekritisan berpendapat untuk mahasiswa, bargaining power untuk asosiasi-asosiasi.

Kalangan media masa seperti para wartawan dapat mengangkat ”senjata” dengan kemampuan menulis dan memotret fakta/ peristiwa yang berkaitan dengan KKN. Kalangan partai politik seperti tokoh partainya dapat mengangkat ”senjata” dengan kemampuan mengartikulasi kepentingan/ kebutuhan masyarakat yang ingin bekerja dalam persaingan yang sehat dan bersih. Kalangan mahasiswa dapat mengangkat  ”senjata” dengan kemampuannya mengkritisi berbagai kebijakan publik yang tidak pro rakyat. Kalangan asosiasi-asosiasi dapat mengangkat ”senjata” dengan kemampuan profesionalnya menekan pemerintah untuk menciptakan  iklim berusaha/ bekerja yang fair play dan tidak korup.

Dengan demikian, doktrin ini mengandung dua unsur positif yaitu :

  • Pemersatu Bangsa, seluruh elemen masyarakat harus bersatu melawan korupsi, tidak hanya perang terhadap koruptor kakap tetapi juga oknum-oknum pelaku korupsi ringan lainnya
  • Penumpasan Korupsi, sampai ke antek-anteknya, karena korupsi termasuk bahaya laten yang tidak kelihatan sepak terjangnya, bahkan bisa menimpa teman sejawat, atasan, bawahan, saudara maupun orang-orang dekat kita lainnya.