Berita Terbaru

  • KUNJUNGAN AKADEMISI UNTAG SEMARANG

    Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Rombongan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...
  • FISIP Untag Siapkan Program Doktoral

    SEMARANG - Perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17-8-1945 (Untag) Semarang yang selama ini diperkuat dengan lima doktor akan ditambah dengan kehadiran calon doktor yang sedang menempuh program S...
  • FISIP Untag Wisuda 73 Mahasiswa

    FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang melepas puluhan wisudawan, dalam upacara wisuda, baru-baru ini. Ada 73 wisudawan pada periode I tahun akademik 2011/2012 dari tiga pro...
  • Reformasi Birokrasi Jadi Mata Kuliah di Untag Semarang

    JAKARTA – Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang melakukan terobosan dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai mata kuliah multi disiplin (umum) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari  disiplin ilmu administras...
  • FISIP UNTAG Semarang berkunjung ke Setneg

    Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Administrasi Negara dan Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebanyak 91 orang di Ruang Serba Guna, Sekretariat Nega...
  • Fisip Untag Lepas 107 Alumni

    SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untag Semarang melepas 107 wisudawan Kamis (1/11) di Aula Kebangsaan Kampus Untag Bendan. Mereka berasal dari empat program yakni Magister Ilmu Administrasi, Strata 1 I...

Pengunjung Online

Kami memiliki 28 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

000148649
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
65
196
512
764
2437
2909
148649

Perkiraan
168

35.76%
19.04%
9.65%
1.03%
0.31%
34.20%
Online (15 menit yll):28
28 pengunjung
tidak ada anggota

IP Anda:54.92.158.65

Web Link

 

 

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ARAS OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ARAS OTONOMI DAERAH  

Oleh: Aris Toening Winarni

(Email : tuningpasadena@yahoo. co.id)

 

Kata kunci : kebijakan publik, otonomi daerah, desentralisasi, demokratisasi, good governance, pelayanan publik

 

 

Adalah upaya yang tidak gampang merumuskan kebijakan publik yang demokratis, apalagi  pelaksanaan otonomi daerah dibilang umurnya masih dini dan barangkali adalah masa peralihan atau masa adaptasi, maka untuk menjaga eksistensinya dan keberlangsungan hidupnya  harus dituntun, dibina, dijaga sehingga desentralisasi benar benar bisa berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai dibiarkan tanpa bimbingan sehingga menjadi liar.

Premis pemikiran penulis adalah kebijakan public yang unggul menentukan keunggulan bangsa. Atau dalam istilah lain negara bangsa yang mampu mengembangkan, kebijakan public yang unggul baik dalam perumusan, implementasi dan evaluasi yang akan menjadi negara yang unggul dalam sebuah persaingan, namun  yang menjadi permasalahan adalah ada atau tidaknya sebuah kebijakan public yang unggul atau excellence, bagaimana pula di Indonesia.

Ketika kita mau melihat beberapa kebijakan public yang pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia , seperti : kebijakan perbankan di Indonesia menjadikan sebagian besar dana masyarakat masuk kelembaga perbankan asing, tahun 1988 kebijakan pemerintah untuk melakukan deregulasi perbankan justru berakhir dengan kolapsnya perbangkan ditahun 1998, tahun 1999 kebijakan pemerintah mengijinkan jejak pendapat di Timor Timur menghasilkan disintegrasi kawasan tersebut. Tahun 2000 kebijakan pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel secara terbuka  menghasilkan  demontrasi tak henti-hentinya di ibu kota. Tahun 2003, kebijakan pemerintah menaikkan tariff listrik, telefon, BBM membawa protes tak henti-hentinya diseluruh negeri. Dalam World Competitifnes Yearbook  2006 daya saing iklim investasi Indonesia terpuruk diposisi ke 60 dari 61 negara., dalam regulasi pendaftaran usaha baru di Indonesia diperlukan 12 macam prosedur dengan waktu penyelesaian rata-rata 151 hari untuk memperoleh pengesahan. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya memerlukan 9 macam prosedur dengan waktu penyelesaian rata-rata 30 hari,  sementara Singapura hanya memerlukan 6 prosedur dengan waktu penyelesaian 6 hari. Dalam hal regulasi mendapatkan perizinan ( kasus membangun sebuah gedung) diIndonesia diperlukan 19 prosedur, dengan waktu penyelesaian 224 hari dengan mengeluarkan biaya sebesar 364,9 % dari pendapatan perkapita, para meter yang sama di Malaysia memerlukan 25 prosedur dengan waktu 226 hari dan biaya 82,7%, sedang untuk Singapura hanya memerlukan 11 prosedur, 129 hari dan biaya 24,0 %.

Dalam perdagangan lintas batas, untuk mengimport Indonesia memerlukan waktu 30 hari dengan 6 tanda tangan, untuk mengeksport butuh waktu 25 hari dan 3 tanda tangan. Di Malaysai import 22 hari dengan 5 tanda tangan, eksport 20 dengan 3 tanda tangan. Sedang di Singapura import butuh 8 hari dengan 2 tanda tangan , ekport butuh 6 hari dan 2 tanda tangan.

Dalam hal pembayaran pajak , pelaku usaha di Indonesia melakukan rata-rata 52 pembayaran  pajak pertahun, memerlukan waktu 560 jam untuk pengurusannya, besaran pajak 38,8 % dari keuntungan kotor. Di Malaysia melakukan 28 kali pertahun dengan besaran pajak 11,6%, Di Singapura 16 kali pembayaran dengan waktu 30 jam dan besaran 19,5% dari keuntungan kotor.

Kesemuanya itu adalah  permasalah kebijakan  pemerintah, yang mampu penulis ungkap ,kemudian apa yang bisa kita katakan mengenai semua kebijakan diatas. Setiap orang akan memberikan penilaian yang berbeda menurut sudut kajian masing masing, tetapi menurut penulis, semua kebijakan diatas bukanlah termasuk kebijakan yang excellence, namun yang terpenting adalah kita perlu belajar dari apa yang pernah dilakukan. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk merumuskan sebuah kebijakan public., karena merupakan proses yang panjang, sulit dan tidak sederhana ,  ( Irfan Islamy,Kebij Publik,1999)

 

1. Perumusan kebijakan

Dalam bukunya, Prof Solichin Abdulwahab “Demokratisasi Kebijakan  public” diungkapkan bahwa  dalam  proses kebijakan, perumusan masalah adalah merupakan kegiatan yang pertama kali harus dilakukan oleh pembuat kebijakan.. Masalah harus dirumuskan dengan tepat dan benar, karena kesalahan dalam merumuskan masalah akan berakibat salah pula dalam menentukan alternatif  kebijakan guna mengatasi masalah tersebut.  Menurut Haryati ( modul kebijakan public,2006) perumusan masalahdalam kebijakan public dapat dipandang sebagai proses yang  paling tidak terdiri atas tiga tahap yang berbeda tetapi saling bergantung, meliputi: konseptualisasi masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Meskipun menurut Haryati proses perumusan masalah kebijakan dapat dimulai dari tahap manapun dari ke tiga tahap tersebut, namun suatu prasyarat awal dalam perumusan masalah kebijakan public, yaitu pengenalan  atau menyadari keberadaan situasi problematic ( problematic situation), yang  idealnya harus didahulukan.

Untuk bergerak dari situasi masalah ke masalah substantif (substantif problem), pembuat kebijakan biasanya menggunakan bahasa konvensional untuk mengkonsepsikan masalah, yaitu mendefinisikan suatu fenomena/situasi menurut konsep dasar tertentu, misalnya dalam memutuskan apakah masalah kebijakan yang sedang ditangani berada pada bidang ekonomi,  Sosiologi atau politik dan sebagainya.

Jika masalah substantif dikonsepsikan ke dalam bidang ekonomi, pembuat kebijakan akan mengujinya dengan variable ekonomi, tetapi jika problem serupa dipandang dari biadang politik atau sosilogi, pengambil kebijakan akan mengujinya dalam hubungannya dengan distribusi kekuasaan, pengaruhnya dengan kelompok kepentingan, elit dan strata social lain. Pemilihan kerangka kerja konsepsional   biasanya juga disesuaikan dengan wordview, ideology,  dan komitmen social yang berkembang mengenai realitas dalam komunitas tertentu.

Tidak semua masalah public bisa menjadi masalah kebijakan, dan tidak semua masalah kebijakan dapat masuk menjadi agenda pemerintah. Andrson  (1979) memberi gambaran bahwa suatu masalah, baru akan menjadi masalah kebijakan, bila masalah masalah tersebut dapat membangkitkan niat orang banyak untuk melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Kendatipun suatu masalah public itu ada atau muncul dipermukaan, belum tentu ada jaminan bahwa akan muncul keinginan public untuk menyelesaikan masalah itu. Pembuat kebijakan public seringkali mendefinisikan masalah/problem bagi masyarakat dimana masyarakat  sendiri tidak mampu atau mungkin tidak sadar dalam menerjemahkan masalah yang mereka hadapi sendiri.

Banyak sekali program-program atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dengan tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi dan merumuskannya secara jelas, disamping itu banyak masalah kebijakan yang mati tengah jalan, sehingga tidak dapat diproses menjadi kebijakan public, kendati masalah tersebut sudah dirumuskan secara jelas. Sebaliknya masalah masalah privat bisa dikonversikan dalam system politik sehingga menjadi suatu kebijakan public, Barangkali yang demikian ini sering kita jumpai di Indonesia, dan mengapa yang demikian ini bisa terjadi ? Tentu saja banyak factor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan hal tersebut maka langkah  pertama yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mengidentifikasikan masalah yang akan dipecahkan, kemudian membuat rumusan masalah yang sejelas jelasnya yang akan diselesaikan melalui kabijakan public .

Pada prinsipnya kendati satu peristiwa dapat menimbulkan satu atau beberapa masalah, tetapi agar menjadi masalah kebijakan, tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya, tetapi secara subyektif, oleh masyrakat dan pemerintah dipandang sebagai masalah yang patut dipecahkan.                           

 

2. Otonomi Daerah

Tepat awal tahun 2001 gong otonomi daerah di Indonesia kembali dibunyikan, meskipun sudah jauh -jauh hari masalah otonomi daerah ini disosialisasikan, baik langsung oleh pemerintah maupun melalui konsep-konsep para pengamat dan pakar pemerintahan dalam diskusi, seminar, atau lokokarya namun ketika itu belum ada kesepakatan yang bulat tentang hakekat otonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu tidak mengheranan apabila ada dua kelompok masyarakat yang saling berbeda; satu pihak merasa optimis dengan pelaksanaan otonomi daerah ini, karena dipandang sudah cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh daerah maupun komponen yang ada, sedang pihak lain masih merasa pesimis mengingat pengalaman selama itu adanya inkonsistensi dalam menerapkan suatu kebijakan.

Belajar dari pengalaman masa lalu kita harus mengerti apa sebenarnya yang menjadi hakekat otonomi dan orientasi penerapannya. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita pahami secara mendalam agar otonomi  daerah benar-benar terwujud dan tidak menjadi lips service belaka. Pertama , kita harus memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu system pemerintahan dalam system ketatanegaraan secara utuh, yang berarti bahwa otonomi daerah merupakan subsistem dalam system ketatanegaraan, artinya seluas apapun otonomi daerah diterapkan, pada prakteknya tetap tidak akan terlepas dari kerangka system pemerintahan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedua ; dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara baik dan benar diperlukan adanya political will dari semua pihak ( pemerintah, masyarakat, pemerintah daerah ).Kemauan  politik ini sangat penting karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu wadah pemahaman yang berorientasi pada suatu tujuan, yakni membangun negara Indonesia melalui pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera.

Ketiga ; Diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk melaksanakan otonomi daerah, diikuti dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan atas kekurangan dari kebijakan yang ada saat itu. Jadi kebijakan-kebijakannya perlu dibuat fleksibel, namun tetap mengarah pada satu tujuan yang sama.

 

3. Kebijakan Publik Dalam  Otonom Daerah

Desentralisasi sebagai salah satu manifesto demokrasi telah mengarahkan kedaulatan menjadi lebih dekat dengan public, visi inilah sebenarnya yang hendak diemban dalam undang-undang No,32/2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang tersebut seharusnya peluang public didaerah untuk mengakses, berpartisipasi dan mengontrol sebuah kebijakan menjadi terbuka lebar. Kalau dahulu daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur segala keputusan dalam proses pembangunan, dengan adanya aturan , dari sekarang ini daerah diberi wewenang penuh untuk mengelola ,mengatur, membuat kebijakan dengan memberi ruang public yang lebih luas sehingga masyarakat lebih mampu untuk mengontrol jalannya proses kebijakan.

Semakin jauh posisi masyarakat dengan pemerintah, maka masyarakat akan semakin kesulitan untuk mengetehui kebijakan, namun sebaliknya ketika posisi masyarakat dekat dengan pemerintah maka peluang untuk mengawasi, mengontrol proses kebijakan semakin besar.

Melihat latar belakang pemikiran tentang penyelanggaraan otonomi daerah yang ditekankan pada dua aspek yaitu: (1) menciptakan ruang/ peluang bagi masayrakat untuk mengembangkan dirinya dan  (2) mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/ peluang yang tercipta., pemikiran diatas adalah merupakan prinsip dasar kemandirian local. Hubungannya dengan kebijakan public dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah desa menjadi basis utama , namun ini bisa jadi sebuah peluang atau juga sebuah ancaman yang harus dihadapi dan diselesaikan. Pada tataran legal formal DPRD adalah policy maker yang bertanggung jawab melakukan pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan dan pembangunan desa, ini adalah tugas berat. Tetapi dalam tataran realitasnya, barangkali sering kita lihat bahwa DPRD adalah sebuah lembaga pemerintah daerah sebatas symbol yang sering kali kerjanya melakukan konspirasi dengan eksekutif dalam pembuatan kebijakan public, yang sering kali pula tidak mempedulikan kepentingan masyarakat.

Otonomi daerah yang berkarakter desentralistik sebenarnya adalah wajah baru system pemerintahan Indonesia menuju penyelengaran pemerintahan yang demokratis. Proses transisi demokrasi dan desentralisasi pada gilirannya akan berimplikasi pada signifikansi terhadap kebijakan Publik  dalam arti, seiring dengan proses demokratisasi dan desentralisasi, kebijakan public mestinya lebih berbasis kepentingan public, atau lebih mampu menjawab kepentingan public, yang  akan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, menuju tercapainya cita-cita bangsa. Ini dapat berpeluang terjadi setidaknya karena dua pertimbangan :

  1. Seiring proses demokratisasi, mestinya terjadi peningkatan komitmen pembuat kebijakan  public untuk mengakomodasi kepentingan public dalam kebijakan public.
  2. Seiring desentralisasi, kebijakan public dirumuskan oleh pembuat kebijakan tingkat local, yang asumsinya lebih memahami kepentingan dan kebutuhan public, sekaligus juga mengetahui potensi sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi tantangan paling krusial di era sekarang ini terkait dengan kebijakan public adalah bagaimana kebijakan public lebih mampu mengakomodasi aneka kepentingan public, untuk selanjutnya melalui kebijakan public yang demikian kebutuhan masyarakat akan lebih terpenuhi ditengah-tengah keterbatasan sumber daya  yang tersedia.

 

Namun perlu diingat bahwa era transisi yang demikian harus dikawal ketat oleh banyak pihak terutama komunitas diluar lembaga formal, seperti  LSM, atau NGOs lainya yang mempunyai fungsi dan peran agen control social. Sehingga proses transisi bisa terselamatkan .dari jurang totaliterisme,  otoriterisme dan militeristik. Senada ini  Samuel  P, Humitington mengatakan bahwa negara dunia ketiga atau negara  berkembang  yang sedang melakukan proses transisi demokrasi seyogyanya harus menjaga dan menyelamatkan pada masa transisi tersebut. Ketika negara tersebut gagal dalam menyelamtkan masa transisinya menuju demokrasi sejati, maka pemerintahanya akan kembali pada system otoriterianistik, totaliterianistik dan militeritik dengan kondisi yang lebih parah.

Untuk memadukan otonomi daerah dengan kebijakan publik haruslah dibarengi dengan kesungguhan para pejabat pemerintah untuk memberdayakan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan

Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan , setelah daerah menunggu dan menuntut otonomi dan keadilan selama beberapa dekade. Selama itu juga daerah menikmati bulan madu otonomi daerah, yakni bergulat dengan keleluasaan daerah, keragaman lokal dan “pesta” demokrasi lokal. Daerah terus-menerus sibuk melakukan penataan kelembagaan secara internal, sekaligus bertempur dengan pusat yang mereka nilai tidak rela menjalankan otonomi daerah. Pada saat yang sama pemerintah daerah menghapi harapan dan tuntutan masyarakat yang melambung tinggi. Di tempat lain kalangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil menyambut otonomi daerah dengan cara berbicara tentang  demokrasi lokal, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan rakyat. Mereka terus-menerus melakukan kajian dan kritik terhadap buruknya penyelenggaraan otonomi daerah. Tetapi pada saat yang sama, publik bahkan orang awam terus bertanya (jika tidak bisa disebut kecewa) apa relevansi otonomi daerah dan demokrasi lokal bagi kesejahteraan rakyat.

Pertanyaannya, bagaimana desentralisasi membuat kesejahteraan? Bagaimana “janji politik” menciptakan “janji kebijakan” untuk kesejahteraan?  Dan  sejauh mana Indonesia telah berada dalam pencapaian kondisi ideal dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi ini.

Semenjak diterapkannya UU No. 22/1999 lalu UU No. 32/2004, banyak masalah lahir. Di antara ketidaksiapan menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi yang memuat nilai demokrasi. Evaluasi singkat atas pelaksanaan program otonomi daerah sepanjang reformasi ini nampaknya masih banyak ditemui adanya penyimpangan dan penyempitan makna. Cita-cita ideal dari otonomi daerah belum sepenuhnya tegas, dan dampkanya penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sering sekali terjadi.

Saat ini banyak warga merasakan kondisi yang tidak nyaman, yang disebabkan oleh tidak berjalannya kebijakan publik secara tepat. Kebijakan publik yang berjalan justru banyak menciptakan kondisi ketidakpastian khususnya yang menyangkut pada kebijakan publik bidang ekonomi. Jalannya negara ini seperti tidak mempunyai arah tertentu untuk kepentingan ekonomi jangka panjang. Kebijakan publik yang berjalan seperti kebijakan tutup lubang gali lubang, menyelesaikan masalah yang menyangkut hal hal yang berlaku sesaat saja. Koordinasi antar kebijakan publik yang dijalankan oleh berbagai departemen juga sangat terbatas. Sebenarnya  hal seperti ini tidak boleh terjadi karena dapat mengurangi manfaat dari kebijakan itu sendiri. Public policy consists of courses of action - rather than separate, discrete decision or actions - performed  by government officials. Antara satu kebijakan publik dengan kebijakan publik lainnya harus mempunyai kaitan yang saling menudukung. Jadi tidak berjalan sendiri sendiri.

Sebagai contoh kebijakan publik yang gali lubang tutup lubang dan menyelesaikan masalah sesaat adalah bagaimana mungkin harga minyak goreng dapat dinormalkan sementara ekspor CPO didorong secara habis-habisan. Kebijakan publik di persimpangan jalan antara perlunya devisa dengan normalnya harga minyak goreng. Bagaimana mungkin ada ekspor beras sementara beberapa bulan lalu Indonesia adalah negara pengimpor beras terbesar. Padahal kita tahu dunia akan mengalami krisis pangan dan kita sadar iklim panas akan berkepanjangan yang akan mempengaruhi produksi padi. Namun ini semua menjadi mungkin karena pemerintah di dalam menyusun kebijakan selalu berdasarkan keadaan sesaat dan dalam jangka pendek.

Dalam fase otonomi daerah muncul paradigma reinventing government dan goog governance bukan hanya memeicu tampilnya konsep otonomi, partisipasi, efisiensi dan pelayanan publik, tetapi juga memicu tampilnya jejaring kebijakan, Good governance memiliki 3 pilar yaitu : 1) pemerintah, 2) masyarakat, 3)swasta.   Jaring kebijakan yang terbentuk antara tiga pilar ini akan semakin memperkuat pelaksanaan Goog Governance.

Jejaring dalam kebijakan memiliki pengertian yang berbeda dengan partisipasi, Jejaring kebijakan bukan hanya menuntut peranserta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan dintara partisipan, aktor pemerintah ,  swasta dan masyarakat.

Jejaring kebijakan juga berbeda dengan koordinasi, dalam koordinasi terkandung suatu agreement diantara aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan pemerintah sebagai aktor utama. Jejaring kebijakan justru mengandung konflik diantara aktor karena  perbedaan kepentingan, namun konflik tersebut harus dapat dipersatukan dalam beberapa koalisi untuk mencapai tujuan dengan aktor utama tidak selalu dari unsur pemerintah.

Kekuatan konflik dan koalisi aktor jejaring kebijakan menentukan tercapanya kepentingan publik dalam kebijakan publik. Hubungan diantara para aktor dalam wadah organisasi merupakan subsistem kebijakan. Subsistem kebijakan sebagai jejaring kebijakan ruang gerak dibatasi oleh lingkungan, demikian juga hubungan diantara aktor dalam wadah organisasi atau subsistem kebijakan dalam suatu batas lingkungan tertentu melandasi terbentuknya jejaring kebijakan. (Wardeen ,1992 : 29 -52 ) Hubungan pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat itu disebut jejaring kebijakan. Hubungan yang erat antara pemerintah dengan stakeholders dalam jejaring kebijakan inilah yang menentukan tercapainya kepentingan publik.

Jejaring kebijakan mengandung dua arti: pertama : berarti menjalin kontak untuk mendapatkan keuntungan dan yang kedua : saling terhubung. Konsep ini memberikan perhatian bagaimana kebijakan muncul dari kesinambungan ( interplay) antara orang dan organisasi dan memberikan gambaran yang lebih informal tentang bagaimana kebijakan riil dilaksanakan. Diversitas yang semakin besar dalam masyarakat, disesuaikanya program kebijakan dengan target dan fungsi spesifik dan  peningkatan jumlah partisipan dalam proses kebijakan membuat metafora jaringan dianggab lebih cocok dalam paradigma baru kebijakan publik di aras otonomi daerah dari pada model  pluralisme atau korporatime (Parson 2005 : 186-187 )

Jejaring kebijakan merupakan Autopoiesis atau mencipta  diri , membentuk pola jaringan yang di dalamnya setiap komponen berpartisipasi dengan komponen lain dalam jaringan untuk menghasilakan kegiatan, produksi, transformasi jaringa sehingga merupakan suatu sistem.

 

4. Kesimpulan

Adalah upaya yang tidak gampang merumuskan kebijakan publik yang demokratis, apalagi  pelaksanaan otonomi daerah dibilang umurnya masih dini dan barangkali adalah masa peralihan atau masa adaptasi, maka untuk menjaga eksistensinya dan keberlangsungan hidupnya  harus dituntun, dibina, dijaga sehingga desentralisasi benar benar bisa berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai dibiarkan tanpa bimbingan sehingga menjadi liar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Abdulwahab, Solichin, Fadilah Putra dan Saiful Arif.2004 Masa Depan Otonomi Daerah. Surabaya: Penerbit SIC

 

Abdul wahab, Solichin.1998. Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas brawijaya

 

Abdulwahab, Solichin. 2006 Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi kebijakan Publik.. Malang PLaCIDs

 

Bratakusumah,Deddy Supriyady, Riyadi. 2003. Perencanaan pembangunan daerah. Jakarta PT Gramedia.

 

Eny, Haryati. 2006. Modul 004 Kebujakan Publik.Jakarta. Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

 

Nugroho D Riant. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.