Berita Terbaru

  • KUNJUNGAN AKADEMISI UNTAG SEMARANG

    Kementerian PPN/Bappenas menerima kunjungan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Rombongan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...
  • FISIP Untag Siapkan Program Doktoral

    SEMARANG - Perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17-8-1945 (Untag) Semarang yang selama ini diperkuat dengan lima doktor akan ditambah dengan kehadiran calon doktor yang sedang menempuh program S...
  • FISIP Untag Wisuda 73 Mahasiswa

    FAKULTAS Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang melepas puluhan wisudawan, dalam upacara wisuda, baru-baru ini. Ada 73 wisudawan pada periode I tahun akademik 2011/2012 dari tiga pro...
  • Reformasi Birokrasi Jadi Mata Kuliah di Untag Semarang

    JAKARTA – Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang melakukan terobosan dengan menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai mata kuliah multi disiplin (umum) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari  disiplin ilmu administras...
  • FISIP UNTAG Semarang berkunjung ke Setneg

    Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan mahasiswa Program Sarjana Administrasi Negara dan Administrasi Niaga FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sebanyak 91 orang di Ruang Serba Guna, Sekretariat Nega...
  • Fisip Untag Lepas 107 Alumni

    SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untag Semarang melepas 107 wisudawan Kamis (1/11) di Aula Kebangsaan Kampus Untag Bendan. Mereka berasal dari empat program yakni Magister Ilmu Administrasi, Strata 1 I...

Pengunjung Online

Kami memiliki 7 tamu dan tidak ada anggota online

Kunjungan Web

000142308
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Akhir minggu
Bulan ini
Akhir bulan
Total
75
126
625
765
2383
5111
142308

Perkiraan
144

36.88%
18.66%
9.76%
1.01%
0.32%
33.37%
Online (15 menit yll):7
7 pengunjung
tidak ada anggota

IP Anda:54.80.158.127

Web Link

 

 

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah

EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

 

Kajian  Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  Dalam Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah  Kota Semarang

 

oleh :

 

Rahmad Purwanto W

( Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

Christine Diah Wahyuningsih

 

(Staf Pengajar FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)

 

SUMMARY

 

Study on Community Satisfied Index in Public Service in Semarang City, was focused on  study of public service in the  general hospital in Semarang City.  This research had assumption that communities, who had public service,  can give evaluation and appraisal hospital but also in home.  In the frame of increasing public service, RSUD Semarang City has been formulated Standard of  Public Service Guide as effort to increase service quality for community.  Since year 2009, RSUD Semarang City, as a institution, had been formed Local Public Service Institution (BLUD) as regarding to Government Regulation No. 23 Year 2005. In year 2007, there was internal study on community satisfied index in General Hospital (RSUD) Semarang City. According to that research, There were some suggestions which had been followed up to effort increasing of facilities related with community relationship which was better in order to make good impression for good service in general hospital.

There were some questions in this research which had been formulated in this study, as followed:

  1. How is good Community Satisfied Index (IKM) in public service in the Local General Hospital (RSUD) in Semarang City?
  2. What are problems in the Local General Hospital (RSUD) in Semarang City in order to increase public service?
  3. What are potency which can be benefited in the frame of service increasing Local General Hospital (RSUD) in Semarang City?
  4. How is implementation  description of service working at Local General Hospital (RSUD) in Semarang City since implementation local autonomy in year 2000?

In this research, the number of responder were 200 persons who divided into 120 persons who had been treated out of  hospital and 80 persons who had been treated in Local General Hospital (RSUD) Semarang City.  This research studied 18 elements of study Community Satisfied Index from Keputusan Menteri Penetiban Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2/2004  General Guide of Formulation Community Satisfied Index on Government Institution Service Unit.

In order to effort increasing public service, there were some problems, as followed; modern equipments were still limited, number of paramedics, quality of human resources, service time had still long, still need service procedure.   Hospital services were good technology, capital and resources quality which better because of development of knowledgment and service.  Supporting from Local Government City good enaough, especially related by free of charge for healthy services, increasing number of Askes (Health Insurance)  participant and Jamkesmas, so access and services to community enough good.

According to the research result, for 14 services unsures showed that the value of Public Satisfied Index as amount 2,91 and after conversion as amount  72,86.    Those reserach showed that hospital services got good catagories.   According to count from 18 service unsure got value 3,01 and after conversion that conversion value as amount 75,29.   It can be drawn that quality of hospital services was good  catagories. There were some items needed as followed service procedure, waiting time, paramedic decipline and widely informations  fasillities.

 

Keyword : Public Services;  Community Satisfied Index In The General Hospital

 

  1. A. Pendahuluan

 

Penelitian tentang Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Kota Semarang,   di fokuskan pada  studi  pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, dengan asumsi bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar maka masyarakat yang mendapatkan pelayanan  dapat memberikan evaluasi dan penilaian terhadap pelayanan yang telah diterima, baik terkait dengan pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan yang pernah dilakukan di Rumah Sakit umum Daerah Kota Semarang.  Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat RSUD Kota Semarang telah menyusun Standar Pedoman Pelayanan Publik sebagai  upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejak tahun 2009 RSUD Kota Semarang secara kelembagaan telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005.  Demikian pula dalam upaya pengkajian pelayanan kepada masyarakat telah   dilakukan  pengkajian indek kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan RSUD Kota Semarang secara internal  tahun 2007 yang lalu. Terdapat beberapa masukkan yang telah ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat yang lebih baik dalam rangka menumbuhkan citra rumah sakit dengan pelayanan yang mumpuni.

Pelimpahan wewenang urusan kesehatan dari pemerintah pusat kepada daerah sangat memungkinkan terjadinya peningkatan penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas. Terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun apakah selama pelaksanaan otonomi daerah ini telah terjadi perubahan (peningkatan) pelayanan publik?  Hasil penelitian ICW (Jakarta, 2006)   menunjukan   masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, era desentralisasi penyakit birokrasi (red tape boreaucarcy)  terutama prosedur berbelit, waktu pelayanan lama, biaya mahal, kurang informasi dan aparat sulit ditemui sehingga wilayah publik diabaikan.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, maka  untuk mengetahui kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh rumah sakit umum daerah dipandang perlu untuk melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh  satuan kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa pelaksanaan kebijakan otonomi luas adalah di tingkat kabupaten/kota.  Dengan demikian maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota dalam melayani masyarakat  secara langsung akan lebih tanggap dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Upaya  peningkatan pelayanan masyarakat  di tingkat kabupaten/kota menjadi titik masuk (entry point) komitmen  penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah (good governance).

 

  1. B. Perumusan  Masalah

 

Prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan  publik  sebagaimana implementasi dari penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain   dengan meningkatkan akses, pemerataaan dan keterjangkauan yang luas kepada masyarakat,  terutama dilaksanakan secara  1)  sederhana; 2) kejelasan; 3) kepastian waktu; 4) akurasi; 5) keamanan; 6) tanggung jawab; 7) kelengkapan sarana dan prasarana; 8) kemudahan akses; 9) kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan 10) kenyamanan. Demikian pula dalam pemberian pelayanan harus disertai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang memberikan kejelasan  tentang  1) prosedur pelayanan yang jelas; 2) waktu penyelesaian yang pasti; 3) biaya pelayanan yang transparan; 4) sarana dan prasarana yang memadai; dan 5) kompetensi petugas pelayanan.

Berdasarkan  uraian  tersebut diatas, maka rumusan masalah  (research question)  dalam penelitian ini  sebagai berikut :

  1. Seberapa besarkah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam  pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  di Kota Semarang?
  2. Permasalahan apasajakah yang terdapat di RSUD di Kota Semarang dalam rangka peningkatan pelayanan publik?
  3. Potensi apa sajakah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan  RSUD di Kota Semarang?
  4. Bagaimanakah gambaran perkembangan kinerja pelayanan RSUD Kota Semarang sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000?

 

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil  pengolahan data primer, maka penelitian IKM RSUD Kota  semarang untuk cakupan  penelitian sebanyak 14 unsur pelayanan menghasilkan total nilai IKM sebesar  2,91. Nilai setelah dikonversi adalah sebesar 72,86. Hasil itu memberikan makna bahwa mutu layanan RSUD Kota Semarang mendapat nilai Baik dengan kinerja unit-unit  pelayanan di dalamnya termasuk kategori  baik. Berikut ini tabel nilai IKM dengan cakupan penelitian 14 unsur pelayanan, sebagai berikut  :

Tabel 1

Nilai Unsur Pelayanan dan Nilai IKM

 

No

Unsur Pelayanan

Nilai Rata-rata IKM Tertimbang

1.

Prosedur Pelayanan

0,213

2.

Persyaratan Pelayanan

0,213

3.

Kejelasan petugas pelayanan

0,209

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan

0,206

5.

Tanggung jawab petugas pelayanan

0,211

6.

Kemampuan petugas pelayanan

0,212

7.

Kecepatan pelayanan

0,198

8.

Keadilan mendapatkan pelayanan

0,208

9.

Kesopanan dan keramahan petugas

0,209

10.

Kewajaran biaya pelayanan

0,214

11.

Kepastian biaya pelayanan

0,211

12.

Kepastian jadwal pelayanan

0,204

13.

Kenyamanan lingkungan

0,2

14.

Keamanan pelayanan

0,207

 

Total IKM

2,91

 

Total IKM x 25 (nilai konversi)

72,86

 

Mutu Pelayanan

B (Baik)

 

Kinerja Unit Pelayanan

Baik

 

Untuk nilai IKM dengan cakupan 14 unsur pelayanan,  dengan nilai memperoleh  sebesar  2,91. Nilai setelah dikonversi menjadi sebesar  72,86. Hasil itu memberikan makna bahwa mutu layanan RSUD Kota  Semarang mendapat nilai  baik dengan kinerja unit –unit pelayanan di dalamnya termasuk kategori  baik.

Sedangkan hasil perhitungan nilai IKM dengan banyaknya unsur penilaian sebanyak 18 unsur pelayanan  rumah sakit mendapatkan nilai skor nilai 3,1 dan nilai setelah dikonversikan dengan nilai sebesar 75,29. Berdasarkan hasil  perhitungan tersebut memberikan arti bahwa mutu layanan RSUD Kota Semarang mendapatkan nilai baik, dengan demikian rata-rata nilai pelayanan termasuk kategori baik. Demikian pula kinerja unit-unit  pelayanan di rumah sakit termasuk kategori baik. Berikut tabel ini nilai IKM dengan cakupan penelitian 18 unsur pelayanan sebagai   berikut :

Tabel  2

Nilai Unsur Pelayanan dan Nilai IKM RSUD Kota Semarang

 

No

Unsur Pelayanan

Nilai Rata-Rata IKM Tertimbang

1

Prosedur pelayanan

0,168

2

Persyaratan pelayanan

0,168

3

Kejelasan  petugas pelayanan

0,165

4

Kedisiplinan petugas pelayanan

0,162

5

Tanggung jawab petugas pelayanan

0,167

6

Kemampuan petugas pelayanan

0,167

7

Kecepatan pelayanan

0,156

8

Keadilan mendapatkan pelayanan

0,164

9

Kesopanan dan keramahan petugas

0,165

10

Kewajaran biaya pelayanan

0,169

11

Kepastian biaya pelayanan

0,161

12

Kepastian jawal pelayanan

0,158

13

Kenyamanan lingkungan

0,158

14

Keamanan pelayanan

0,164

15

Ketertiban administrasi

0,168

16

Kelengkapan fasilitas penunjang

0,164

17

Pelayanan informasi

0,167

18

Pengenaan biaya diluar ketentuan

0,182

 

Total IKM

3,01

 

Total IKM dikalikan 25 (nilai konversi)

75,29

 

Mutu pelayanan

B (Baik)

 

Kinerja unit pelayanan

Kategori Baik

Sumber data : Hasil analisis data primer (diolah)

 

Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian tentang indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berdasarkan 18 unsur pelayanan menunjukkan hasil yang baik. Kinerja unit pelayanan RSUD Kota Semarang termasuk kategori baik.

Namun demikian terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan, yaitu :

  1. Peningkatan dan penataan kecepatan pelayanan kepada pengguna layanan, tepat waktu dan pelayanan petugas.
  2. Perhatian dan meningkatkan perhatian terhadap jadwal tugas dan pelayanan yang telah ditetapkan agar ditepari secara konsisten.
  3. Peningkatan kenyamanan lingkungan yang menunjang pelayanan.
  4. Peningkatan keamanan pelayanan dan menyiapkan secara internal  untuk menanggapi komplain dari pengguna layanan.
  5. Peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi petugas dengan pengguna layanan dan masyarakat umum.

Masukkan dari responden yang dikelompokkan dalam rangka  peningkatan kualitas pelayanan kepada  masyarakat dapat dikelompkkan menjadi : kecepatan layanan, kinerja, biaya, prosedur pelayanan, pelayanan pendukung, dan kenyamanan lingkungan,  dapat dikemukakan sebagai berikut :

 

No

Usulan Masukan

Ranking

Urgensi

1

Kecepatan pelayanan kepada pasien

1

  1. Tepat waktu pelayanan
  2. Disiplin petugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

 

2

Kinerja petugas

2

  1. Sikap  sopan dan ramah.
  2. b. Peningkatan kemampuan dan ketrampian teknis. 

 

3

Biaya yang wajar

3

  1. Penetapan biaya sesuai dengan ketentuan
  2. Memperluas kerjasama pelayanan dengan asuransi kesehatan

 

4

Prosedur pelayanan yang lebih sederhana

4

  1. Penyederhanaan pendaftaran;
  2. Kemudahan pengisian form isian
  3. Kemudahan menemukan kembali surat

 

5

Pelayanan pendukung

5

  1. Pelayanan laboratorium
  2. Pelayanan pengambilan obat
  3. c. Kemudahan mendapatkan rekam medik dan resep. 

 

6

Kenyamanan dan keamanan lingkungan

6

  1. Penerapan waktu besuk bagi pasien terjadwal dan diberlakukan agar pasien dapat beristirahat.
  2. Penataan ruang tunggu
  3. Penyediaan  tempat duduk untuk ruang tunggu bagi pasien.
  4. Kebersihan ruang pasien dan lingkungan bangsal.
  5. Keamanan diantara bangsal pada waktu malam hari.
  6. WC untuk keluarga pasien yang ikut menjaga pasien.
  7. Penitipan kendaraan keluarga pasien.
  8. Loker penitipan barang milik keluarga pasien.
  9. Tata suara untuk musik ringan penyejuk suasana.
  10. Petunjuk arah untuk evakuasi ketempat yang aman, apabila terjadi bencana, baik  bencana alam  maupun kebakaran.

 

 

Sumberdata : data primer (diolah)

Upaya peningkatan dan penyediaan informasi  bagi masyarakat terutama penyediaan leafler, brosur dan menyediakan website untuk keterbukaan informasi publik bagi RSUD Kota Semarang, sehingga mudah diakses masyarakat umum di masa mendatang. Demikian pula diperlukan pembuatan petunjuk arah ke lokasi yang aman terutama untuk evakuasi massa ke tempat yang aman, apabila terjadi bencana, baik  bencana alam, bencana sosial   maupun kebakaran.

 

  1. D. Catatan Penutup

Sesuai dengan ketentuan  dalam PP No. 38 tahun 2007  kebijakan pembangunan  bidang kesehatan  dimasa mendatang lebih diarahkan sebagai upaya  pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat yang harus dijamin penyelenggaraannya oleh  pemerintah dan pemerintah daerah.

Peran pemerintah/pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan dalam konteks kepemerintahan yang baik (good governance) terdapat tiga peran  penting yaitu (1) sebagai regulator; (2) sebagai pemberi dana dan (3) pelaku kegiatan.  Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan bidang kesehatan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang bertumpu pada  kewenangan wajib. Target SPM disusun pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan target capaian yang akan dicapai  dalam target  tahun tertentu.

SKPD pengampu urusan kesehatan kemudian menyusun Standar Pedoman Pelayanan Publik (SPPP) yang berlaku bagi  pelaksana urusan baik rumah sakit umum pemerintah maupun Puskesmas. Sedangkan sebagai pemberi dana maka pemerintah/ pemerintah daerah menyediakan alokasi pendanaan melalui APBN/APBD agar  pencapaian target  dan pelayanan publik  urusan  kesehatan dapat terselenggara dan pelayanan dasar sebagai hak dasar  masyarakat dapat terjamin.

Peran sebagai pelaksana dilakukan oleh rumah sakit umum daerah dan Puskesmas yang dalam penyelenggaraan layanan mengacu pada SPPP yang telah ditetapkan oleh SKPD pengampu kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit umum daerah sebagai unit pelaksana layanan kesehatan  menyelenggarakan pengkajian tentang Indek Kepuasan Masyarakat adalah sebagai langkah untuk meminta tanggapan dan evaluasi dari  pengguna layanan untuk memberikan tanggapan tentang pelayanan yang telah diterima dan masukkan bagi peningkatan pelayanan di masa mendatang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penentuan standar pelayanan dapat meminta pendapat masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan rumah sakit. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan sangat penting dimasa mendatang

Pelayanan kesehatan ke depan lebih merupakan pelayanan jasa kesehatan lebih meluas dan proaktif, tidak sekedar  mengobati dan merehabilitasi kesembuhan, terapi lebih bersifat promotif dan preventif melalui upaya secara  partisipasif mencegah penyakit dan menggalang keikut sertaaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat. Daripada pelayanan yang bersifat kuratif  dan rehabilitatif.

Hasil penelitian tentang IKM di RSUD, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Dari sebanyak 14 unsur penilaian IKM yang diteliti dalam pelayanan RSUD Kota Semarang diketahui nilai penelitian IKM RSUD Kota  Semarang untuk cakupan  penelitian sebanyak 14 unsur pelayanan menghasilkan total nilai IKM sebesar  2,91. Nilai setelah dikonversi adalah sebesar 72,86. Hasil itu memberikan makna bahwa mutu layanan RSUD Kota  Semarang mendapat nilai Baik dengan kinerja unit-unit  pelayanan di dalamnya termasuk kategori  baik.
  2. Demikian pula dengan  hasil perhitungan nilai IKM dengan banyaknya unsur penilaian sebanyak 18 unsur pelayanan  rumah sakit mendapatkan nilai skor nilai 3,1 dan nilai setelah dikonversikan dengan nilai sebesar 75,29. Berdasarkan hasil  perhitungan tersebut memberikan arti bahwa mutu layanan RSUD Kota Semarang mendapatkan nilai baik, dengan demikian rata-rata nilai pelayanan termasuk kategori baik dan  kinerja unit-unit  pelayanan di rumah sakit termasuk kategori baik.
  3. Hasil penilaian yang paling tinggi sebesar 0,182 terkait dengan pengenaan biaya diluar ketentuan yang telah ditetapkan dan yang paling rendah adalah penilaian tentang kecepatan pelayanan sebesar 0,156  maka perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan waktu pelayanan kepada  masyarakat.
  4. Aspek penilaian tentang kepastian biaya pelayanan yang dikenakan kepada penggunan layanan mendapatkan penilaian sebesar 0,161. Meskipun termasuk kategori baik namun perlu mendapatkan perhatian. Penetapan biaya pelayanan termasuk peka bagi pengguna layanan karena kemampuan membayar (ablity to pay) masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya termasuk rendah, yaitu rata-rata sebesar Rp. 300.000 – Rp. 350.000 per kapita per tahun. Hampir sama dengan rata-rata nasional sebesar US$ 380,00 per kapita per tahun.
  5. Kedisiplinan petugas pelayanan mendapatkan penilaian sebesar 0,162 yang mengandung arti bahwa peningkatan kedisipinan petugas baik kedisiplinan dokter, perawat, petugas adminstrasi dan layanan lainnya perlu ditingkatkan kinerjanya.

Berdasarkan  kesimpulan yang telah diuraikan dimuka maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

  1. Perlunya ditingkatkan  peningkatan dan penataan kecepatan pelayanan kepada pengguna layanan, tepat waktu dan pelayanan petugas.
  2. Perhatian dan meningkatkan perhatian terhadap jadwal tugas dan pelayanan yang telah ditetapkan agar ditepati secara konsisten.
  3. Perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi petugas dengan pengguna layanan dan masyarakat umum melaui penyediaan informasi  bagi masyarakat terutama penyediaan leafler, brosur dan menyediakan website untuk keterbukaan informasi publik bagi RSUD Kota Semarang, sehingga mudah diakses masyarakat umum di masa mendatang.
  4. Diperlukan pembuatan petunjuk arah ke lokasi yang aman terutama untuk evakuasi massa ke tempat yang aman, apabila terjadi bencana, baik  bencana alam, bencana sosial   maupun kebakaran.
  5. Perlunya dilakukan secara berkala pengkajian tentang indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di  RSUD Kota Semarang yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai  masukkan bagi peingkatan pelayanan publik di tahun mendatang.

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan

 

Anonim, UU No. 23 tahun 1993 tentang   Kesehatan , Sekretariat Negara RI, Jakarta,1993.

Anonim, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2004.

Anonim, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2004.

Anonim, KepMenpan No:  63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik, Menpan Jakarta.

Anonim, KepMenpan No: 25/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Menpan Jakarta.

Anonim, Surat Edaran Menpan No: SE/08. A/M.Pan/5/2005 tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kapala Daerah.

Anonim, PP No. 38 tahun 2007  tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerntah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.

 

Buku

 

Anonim, Jawa Tengah Dalam Angka 2008 Penerbit : Kerjasama Bappeda   dengan BPS Jawa Tengah, Semarang, 2009.

Anonim, Pendapatan Regional Jawa Tengah 2007, Penerbit : Kerjasama Bappeda   dengan BPS Jawa Tengah, Semarang, 2008.

Anonim, Indeks pembangunan Manusia Tahun 2005 - 2006, Penerbit :  BPS ,  Jakarta, 2007.

Anonim, Laporan Tahunan Indonesian Corruption Watch tentang Kinerja Pelayanan Publik, ICW, Jakarta, 2006.

Gaffar, Affan, dkk, Otonomi Daerah,  Dalam Negara Kesatuan, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2001.

Indra J. Pillliang, et. all (ed), Otonomi daerah, Prospek dan Evaluasi, Penerbit : Gramedia, Jakarta, 2003.

Indra N. Fauzi, Implementasi Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Penebit: Rajawali, Jakarta, 2006.

Koentjoro Tjahyono, Regulasi Kesehatan di Indonesia, Penerbit : Andi Yogyakarta, 2007.

 

Lembaga Administrasi negara RI, Pedoman Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Dalam pelayanan Publik, Penerbit; LAN – RI, Jakarta, 2006.

Miftah Thoha, Teori Kebijakan Publik, Penerbit : Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.

 

Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif, Penebit : BPFE – UGM, Yogyakarta, 2006.

 

M. Nasir, Safar,et.all,  Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Penerbit : Partnership for Governance Reform in Indonesia dengan UAD Yogyakarta, 2003.

 

Rukmini, Mimin, et.all, Pengantar Memahami Hak Ekosob, Penerbit : Pattiro, Jakarta, 2008